MUI : Umat Islam Indonesia Adalah Sunni

Dikalangan Umat Islam Indonesia sering kita mendengar pernyataan yang berbeda satu sama lain, misalnya.
1.      Umat Islam Indonesia itu adalah Ahlussunnah wal Jama’ah
2.      Umat Islam Indonesia yang Ahlussunnah wal Jama’ah adalah NU (Nahdahtul Ulama)
3.      Kita itu bukan Sunni, bukan Syiah tapi umat Islam saja
Alasan golongan pertama, karena dunia Islam itu terbagi dua saja, Sunni dan Syiah. Barang siapa yang mengakui dan mengikuti keempat Khalifah, Abu Bakar radhiyallahu anhu, Umar radhiyallahu anhu, Utsman radhiyallahu anhu, Ali radhiyallahu anhu, itulah Ahlussunnah wal Jama’ah. Yang tidak mengakui dan tidak mengikuti keempat Khalifah itu kecuali Ali radhiyallahu anhu saja, maka itulah Syiah.
Golongan kedua alasannya bahwa Ahlussunnah itu adalah umat Islam yang dalam masalah aqidah mengikutih Imam Al-Asy-ari atau Imam Al-Maturidi dan dalam masalah fiqhi mengikuti salah satu dari imam mazhab yang empat, yaitu Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi-i, Imam Ahmad bin Hanbal. Adapun golongan ketiga, beralasan bahwa istilah Sunni dan Syiah itu muncul akibat pertentangan politik di kalangan para sahabat, yaitu antara Ali radhiyallahu anhu dengan Muawiyah radhiyallahu anhu. Yang memihak kepada Ali radhiyallahu anhu adalah Syiah dan memihak kepada Muawiyah disebut Ahlusunnah wal Jama’ah.
Penulis tidak bermaksud menyalahkan pendapat-pendapat tadi, tapi sekedar ingin memperkenalkan istilah dalam fatwa MUI yaitu Ahlussunnah wal Jama’ah dalam pengertian yang luas.
MUI dalam fatwa, rekomendasi dan tuntunannya selalu menyebut umat Islam Indonesia itu berfaham Ahlussunnah wal Jama’ah. Dalam fatwa MUI tentang Syiah disebutkan:
-         Paham Syi’ah sebagai salah satu paham yang terdapat dalam dunia Islam mempunyai perbedaan-perbedaan pokok dengan mazhab Sunni (Ahlu Sunnah Wal Jama’ah) yang dianut oleh Umat Islam Indonesia.
-         Mengingat pertedaan-perbedaan pokok antara Syi’ah dan Ahlu Sunnah wal Wal Jama’ah tersebut di atas, terutama mengenai perbedaan tentang “Imamah” (pemerintahan),” Majelis Ulama Indonesia menghimbau kepada umat Islam Indonesia yang berfaham Ahlu Sunnah wal Jama’ah agar meningkatkan kewaspadaan terhadap kemungkinan masuknya paham yang didasarkan atas ajaran Syi’ah. (Ditetapkan di Jakarta 4 Jumadil Akhir 1404 H/7 Maret 1984 M)
Juga fatwa MUI tentang nikah mut’ah menyebutkan:
-         Bahwa mayoritas umat Islam Indonesia adalah penganut paham Sunni (Ahlus Sunnah wal Jama’ah) yang tidak mengakui dan menolak paham Syi’ah secara umum dan ajarannya tentang nikah mut’ah secara khusus. (Ditetapkan di Jakarta, 22 Jumadil Akhir 1418 H/25 Oktober 1997 M)
Begitu juga dalam Fatwa MUI tentang Taswiyatul Manhaj (Penyamaan Pola Pikir Dalam Masalah-Masalah Keagamaan), disebutkan:


-         Perbedaan yang dapat ditoleransi adalah perbedaan yang berada di dalam majal al-ikhtilaf (wilayah perbedaan). Sedangkan perbedaan yang ada berada di luar majal al-ikhtilaf tidak dikategorikan sebagai perbedaan melainkan sebagai penyimpangan : seperti munculnya perbedaan terhadap masalah yang sudah jelas pasti (maklum min al-din bi al-dharurah).
-         Majal al-ikhtilaf adalah suatu wilayah pemikiran yang masih berada dalam koridor maa ana alaihi wa ashhaby, yaitu faham keagamaan ahlus-sunnah wal jamaah dalam pengertian yang luas. (Ditetapkan di Gontor, Ponorogo, Jatim pada 27 Rabiul Akhir 1427 H/26 Mei 2006 M)
Keputusan Komisi A dalam Ijtima’ Komisi Fatwa MUI, di Cekura. Tegal, Jateng pada bulan Juni 2015, menyebutkan:
1.      Umat Islam di Indonesia berfaham Ahlussunnah wal-Jama’ah yang berciri moderat (tawassuth), toleran (tasamuh), berpegang pada metodologi pengambilan hukum (manhajiy), dinamis (tathawwuriy), dan mengedepankan wajah Islam yang welas asih (rahmatan lil-alamin).
2.      Ahlussunnah wal-Jama’ah bukan saja menjadi panduan dalam berfikir (manhaj al-fikir) tapi juga merupakan panduan berperilaku (manhaj al-‘amal) umat Islam Indonesia, dalam kehidupan keagamaan, kehidupan kemasyarakatan, dan kehidupan berbangsa dan bernegara.
3.      Penyimpangan terhadap prinsip-prinsip berpikir keagamaan dan berperilaku sebagaimana manhaj Ahlussunnah wal Jama’ah sebagaimana disebut di atas, bisa melahirkan cara berfikir dan bertindak yang menyimpang serta dapat menimbulkan pemikiran dan tindakan radikal.
Sebagai tambahan, Kongres Umat Islam ke VI, pada Februari 2015 menghasilkan: Risalah Yogyakarta yang di antara kalimatnya berbunyi:
Bahwa sebagai bagian terbesar dari bangsa ini, umat Islam memiliki tanggung jawab terbesar untuk menjaga, mengawal, membela, mempertahankan, dan mengisi Negara Indonesia berdasar wawasan Islam rahmatan lil alamin dan washatiyah dalam semangat ukhuwah Islamiyah, ukhuwah wathaniyah dan ukhuwah basyariyah, sebagai ciri Islam Indonesia yang berpaham Ahlus Sunnah wal Jama’ah.
Karena MUI mengklaim umat Islam Indonesia sebagai Ahlussunnah wal Jama’ah, maka tentunya MUI dalam menetapkan suatu fatwa, keputusan, rekomendasi, tuntunan dan sebagainya selalu berdasarkan dalil-dalil Ahlussunnah wal Jama’ah. Apakah landasan hukum MUI itu? Dalam buku Himpunan Fatwa MUI, edisi terbaru, 2015 sebutkan:
Pedoman dan prosedur penetapan fatwa Majelis Ulama Indonesia:
Pasal 2
Penetapan fatwa dilakukan secara kolektif oleh suatu lembaga yang disebut Komisi Fatwa
Pasal 3
Penetapan fatwa didasarkan pada Al-Qur’an, as-Sunnah, Ijma’, Qiyas dan dalil lain yang muktabar.
Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah berkata:
Faman qaala bil Kitab was Sunnah wal Ijma’, kaa na min ahlisunnah wal jama’ah (Barang siapa yang berpendapat berdasarkan al-Qur’an, Sunnah dan Ijma’ maka dia itu termasuk Ahlussunnah wal Jama’ah).(Majmu’ al Fatawa : 3/345-346)

Dari keterangan dan penjelasan di atas, kita dapat menyimpulkan bahwa menurut MUI:
-         Umat Islam Indonesia (mayoritas) adalah penganut paham Ahlussunnah wal Jama’ah
-         Ahlussunnah wal Jama’ah yang dimaksudkan adalah Ahlussunnah wal Jama’ah dalam pengertian diperluas.
-         Termasuk di dalamnya adalah NU, seperti yang diterankan di atas dan semua umat Islam yang berlandaskan al-Qur’an dan as-Sunnah dan Ijma’ seperti Muhammadiyah, DDI, Asadiyah, Jamaah Tabligh, Darul Istiqamah, Hidayatullah dan lainnya.
-         Perbedaan pendapat yang terjadi di antara umat Islam di atas, NU, Muhammadiyah dan seterusnya adalah perbedaan pendapat yang bisa ditoleransi, karena masih dalam koridor: Maa ana alaihi wa  ashhaby, yaitu : perbedaan yang bersifat Furu-iyyah (cabang-cabang agama) bukan pada masalah ushuliyyah (pokok-pokok agama).
-         Perbedaan pendapat yang di luar aqidah Ahlussunnah wal Jama’ah adalah penyimpangan, seperti Syiah, Ahmadiyah, Jaringan Islam Liberal, Millah Abraham.
Dalam Rekomendasi Rakernas MUI, 2014 pada poin ke 6 disebutkan:
Maraknya penyebaran ajaran Islam yang menyimpang di masyarakat banyak menimbulkan konflik, misalnya Syiah Rafidhah, Ahmadiyah, Millah Abraham, Jaringan Islam Liberal dan aliran radikal lainnya. MUI mendesak semua pihak untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap penyimpangan tersebut.
Semoga dengan tulisan ini umat Islam semakin berpegang teguh kepada ajaran Ahlussunnah wal Jama’ah dan menjauhkan diri serta mengantisipasi penyebaran aliran-aliran sesat dan menyimpang menurut fatwa MUI.
Oleh karena itu, penulis mengajak agar kita semua mendukung pembentukan RESOPA (Relawan Sosialisasi Fatwa) MUI baik secara sendiri-sendiri maupun secara berjamaah, berkelompok.
HM. Said Abd. Shamad, Lc
Wakil Ketua PDM Makassar
Pengurus MUI Makassar periode 2010-2015
Telah dimuat di Harian Amanah pada hari Sabtu 24 Jumadil Akhir 1437 H/2 April 2016 M.

0 komentar:

Posting Komentar

Raih Amal Shaleh, Sebarkan Artikel Ini...

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More