Fatwa MUI, Urgensi dan Sosialisasinya




 

           Salah satu amanah Munas MUI tahun 2010 ialah sosialisasi hasil-hasil fatwa MUI agar dapat diketahui oleh masyarakat banyak dan dijadikan pedoman dalam kehidupan keagamaan dan kemasyarakatan. (Buku Himpuan Fatwa MUI. Edisi Terbaru, 2015, hal: IX).
            Disaat munculnya masalah Gafatar (Gerakan Fajar Nusantara) yang akhir-akhir ini menimbulkan keresahan dalam masyarakat, maka Kejaksaan Agung telah menyurat kepada MUI, pada tanggal 29 Januari 2016, perihal Permohonan Fatwa MUI tentang Gafatar tersebut.

            Maka pada tanggal 3 Februari 2016, Komisi Fatwa MUI menetapkan bahwa aliran Gafatar adalah sesat dan menyesatkan karena:Merupakan metamorfosis dari aliran al-Qiyadah al-Islamiyah yang sudah difatwakan sesat melalui Fatwa MUI, no: 04, tahun 2007.
  1. Mengajarkan faham dan keyakinan Millah Abraham yang sesat menyesatkan karena mencampur adukkan ajaran Islam, Nasrani dan Yahudi dengan menafsirkan ayat-ayat al-Qur’an yang tidak sesuai dengan kaedah tafsir.  
  2. Setiap muslim pengikut aliran Gafatar dikelompokkan sebagai berikut:
  • Yang meyakini faham dan ajaran  keagamaan Gafatar adalah murtad (keluar dari Islam), wajib bertaubat dan segera kembali kepada ajaran Islam (al-ruju’-ilal al-haq).
  • Yang mengikuti kegiatan sosial tapi tidak meyakini ajaran keagamaanya, tidak murtad tapi wajib keluar dari komunitas Gafatar untuk mencegah tertular ajaran yang menyimpang.
Berdasarkan fatwa MUI ini, maka pemerintah menetapkan sikap kepada Gafatar sebagai aliran terlarang.
Bahkan Mahkamah Agung dalam putusannya, no:1787K/Pid/2012, terhadappermohonan kasasi tokoh Syiah di Sampang, Tajul Muluk, menyatakan menolak permohonan kasasi tersebut dan salah satu dasar penolakannya ialah fatwa MUI Sampang no:A-035/MUI/Spg/I/2012, tertanggal 1 Januari 2012, yang telah menetapkan kesesatan ajaran Tajul Muluk.
Meskipun fatwa MUI itu telah dirasakan manfaatnya oleh masyarakat dan dijadikan landasan hukum oleh negara, namun ada juga di antara umat Islam, bahkan cendekiawan muslim yang salah faham terhadap fatwa MUI tersebut. Fatwa MUI dianggap jumud (kaku, usang) dan digunakan untuk menindas kelompok yang berbeda dengan kelompok beragama mainstream. Bahkan pembuat fatwa (MUI-pen) juga dicap berdosa karena fatwa itu dijadikan pijakan keagamaan bagi terjadinya aniaya dan pembunuhan. Itulah pernyataan M. Qasim Mathar, Guru Besar UINAM di Harian Fajar hal. 8, yang terbit pada Rabu, 17-2-2016, setelah MUI menyatakan fatwa kesesatan Gafatar dan beberapa fatwa sebelumnya tentang penyimpangan dan kesesatan Syiah, Ahmadiyah, Pluralisme, Islam Jamaah dan semacamnya.
Menurut hemat kami, pernyataan tersebut keliru karena: 
  •  Fatwa MUI itu tidak menimbulkan tindakan aniaya apalagi pembunuhan. Contohnya,Gafatar yang telah difatwakan sesat, selama ini direhabilitasi oleh pemerintah, disantuni, dibina dan seterusnya. Adakah yang dianiaya atau dibunuh? Pengikut Syiah di Makassar, mana yang dianiaya apa lagi dibunuh?
  •  Memberi fatwa berdasarkan dalil-dalil al-Qur’an, Hadits, Ijma’, Qias dan seterusnya memang menjadi tugas para ulama sebagai pewaris Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam. Malahan kalau para ulama mendiamkan merajalelanya aliran-aliran yang menyimpang dan tidak mengeluarkan fatwa untuk menjadi pedoman bagi pemerintah dan masyarakat menyikapinya, maka ulama itu berdosa dan dikutuk Allah, karena menyembunyikan kebenaran. Firman Allah : “Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah Kami turunkan berupa keterangan-keterangan dan petunjuk, setelah Kami jelaskan kepada manusia dalam kitab al-Qur’an, mereka itulah yang dilaknat Allah dan dilaknat pula oleh mereka yang melaknat. Kecuali mereka telah bertaubat, mengadakan perbaikan dan  menjelaskannya,maka mereka itulah yang Aku terima tobatnya dan Akulah Yang Maha Penerima taubat, Maha Penyayang.” (QS. Al-Baqarah :159-160)
MUI dalam menetapkan fatwa berdasarkan kepada al-Qur’an, Hadits, Ijma’, Qiyas dan dalil lain yang mu’tabar. Ini sesuai dengan firman Allah : “Wahai orang-orang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul dan Ulil Amri diantara kamu. Kemudian jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasul, jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya.” (QS. An-Nisa :59). Menurut Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, umat Islam yang berpegang teguh kepada al-Qur’an, Sunnah dan Ijma’, mereka itulah yang disebut Ahlussunnah Wal Jama’ah.
Dalam Putusan Komisi A, Ijtima’ Ulama Komisi Fatwa MUI se-Indonesia yang ke dua, tentang Taswiyah Al-Manhaj, (penyamaan pola pikir dalam masalah-masalah keagamaan), disebutkan:
  • Perbedaan pendapat yang dapat ditoleransi adalah perbedaan yang berada di dalam  majal al-ikhtilaf (wilayah perbedaan). Sedangkan perbedaan yang berada di luar majal ikhtilaf tidak dikategorikan sebagai perbedaan, melainkan sebagai penyimpangan.
  • Majal ikhtilaf adalah suatu wilayah pemikiran yang masih berada dalam koridor maa ana alaihi wa ashhaby yaitu faham keagamaan Ahlusunnah Wal Jamaah dalam pengertian yang luas.
Jadi kalau MUI menetapkan suatu aliran sebagai aliran sesat atau menyimpang berarti aliran itu menyalahi faham Ahlussunnah Wal Jamaah, yaitu bertentangan dengan al-Qur’an, Sunnah, dan Ijma’. Maka aliran Syiah, Ahmadiyah, Jaringan Islam Liberal, Millah Abraham, Islam Jamaah dan semacamnya yang telah difatwakan oleh MUI penyimpangan dan kesesatannya pasti bertentangan dengan al-Qur’an, Sunnah dan Ijma’.
Inilah tugas MUI menetapkan fatwa, dimana MUI telah menyatakan tekadnya :
“Setiap usaha pendangkalan agama dan penyalahgunaan dalil-dalil adalah merusak kemurnian dan kemantapan hidup beragama. Oleh karena itu, MUI bertekad menanganinya secara serius dan terus menerus.” (Fatwa MUI, 1 Juni 1480 M dalam Himpunan Fatwa MUI, Edisi Terbaru, hal :50).
Tugas para pengurus MUI, ulama, da’i, cendekiawan muslim bahkan umat Islam pada umumnya ialah mensosialisasikan fatwa-fatwa tersebut agar dipahami dan dijadikan pedoman dalam kehidupan beragama, baik secara pribadi maupun dalam bermasyarakat dan bernegara.
Semoga kita semua dapat memahami pentingnya Fatwa MUI dan mendukung sosialisasinya.



H.M. Said Abdul Shamad, Lc.
Pengurus MUI Makassar, tahun 2005-2010





        

0 komentar:

Posting Komentar

Raih Amal Shaleh, Sebarkan Artikel Ini...

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More