Berpotensi Konflik, Asyuro Di Makassar Diminta di Indoor Saja

Bertempat di ruang aula Polrestabes Makassar, pagi menjelang siang tadi (12/11/13) komponen pejabat pemerintah dari Kesbangpol, Kapolrestabes, Kapolsek se Makassar, Kodim dan Kajari serta komponen ormas Islam dari MUI, Muhammadiyah, Wahdah Islamiyah, LPPI Makassar, FPI, HTI, FKUB, dan lain sebagainya berkoordinasi untuk menyikapi perhelatan akbar Asyuro yang akan digelar IJABI besok, rabu 13/11/13.
“Setelah mendapat undangan dari IJABI dan juga kepada Ketua MUI agar kami menghadiri acara Asyuro besok di Balai Manunggal, saya meminta bantuan kepada ketua MUI untuk melakukan koordinasi ini. Kita menginginkan agar kota ini tetap kondusif dan damai.”
IJABI sengaja tidak diundang agar mereka menerima keputusan apa adanya dari hasil koordinasi ini, kata salah seorang petugas Polrestabes Makassar.
“Dalam peringatan Asyuro itu ada hal-hal yang memicu konflik, yaitu pembacaan Maqtal Imam Husein, padahal ini tidak lain mengungkap sejarah masa lalu. Persoalan negatif dalam sejarah. Ahlus Sunnah itu memuliakan seluruh sahabat dan juga wajib memuliakan Ahlul Bait. Namun jika ada Ahlul Bait yang tidak mencontoh Rasulullah itu bukan Ahlul Bait. Sebagaimana juga jika ada yang baik akhlaknya dan mencontoh Rasulullah namun tidak terikat darah dengan beliau, Rasulullah bahkan memasukkannya ke dalam kategori Ahlul Bait. Seperti Salman Al-Farisi.” Terang Ketua MUI Makassar, Dr. H. Mustamin Arsyad, M.A.
“Dalam undangan itu disebutkan jadwal acaranya mulai pukul 19.30 s/d 23.00 WITA dan penceramahnya Syeikh Abdurrahim Makkah dan juga ada pembacaan Maqtal Imam Husein, saya bilang kepada teman-teman IJABI, tolong ini jangan terlalu dilebih-lebihkan. Dan mereka berkomitmen tidak akan berlebihan dalam hal itu. Saya secara pribadi akan menghadiri acara itu.” Lanjut Dosen Tafsir Al-Qur’an UIN Alauddin ini.
Menanggapi ini, Ketua LPPI Perw. Indonesia Timur, KH. Muh. Said Abd. Shamad, Lc, mengatakan, “Mestinya MUI itu merujuk pada fatwa-fatwa MUI!” sambil membacakan fatwa-fatwa MUI mengenai Konsistensi MUI untuk selalu menangani masalah pendangkalan agama dan penyalahgunaan dalil, Haramnya Nikah Mut’ah dan Himbauan MUI untuk mewaspadai Syiah dalam rekomendasi MUI tahun 1984 tentang perbedaan-perbedaan pokok Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan Syiah, terutama dalam hal Imamah/ pemerintahan.
“Mereka ini bibit-bibit teroris, mereka akan melawan negara dan mengadakan revolusi demi untuk menjalankan doktrin Imamah dan Wilayah. Dimana dalam doktri Imamah disebutkan bahwa Imam atau Khalifah itu harus dari imam-imam Syiah yang dua belas. Sedangkan dalam doktrin Wilayah meyakini bahwa kepemimpinan setelah Rasulullah adalah Ali bin Abi Thalib, sedangkan kepemimpinan Abu Bakar, Umar dan Utsman tidak sah. Alias merampas hak Ali.”
Setelah itu tanggapan bertubi-tubi datang dari berbagai perwakilan ormas Islam. Pada intinya mereka sepakat bahwa Syiah ini masuk di sebuah negara untuk melakukan pemberontakan dan revolusi. Mungkin sekarang saat ini mereka masih berupa organisasi-organisasi biasa, namun kedepannya tak menutup kemungkinan mereka akan menjadi milisi militer seperti Hizbullah yang saat ini di Lebanon yang akan mengguncang NKRI.

Perwakilan lain dari LPPI ikut memberi tanggapan, “Setahun yang lalu saya hadir dalam acara Asyuro Syiah di Graha Pena Fajar, dan memang betul, tujuan utama mereka adalah untuk membacakan narasi Maqtal (pembunuhan) Imam Husein untuk semakin menanamkan dan menyalakan dendam kesumat dalam setiap dada kaum Syiah guna membalaskan penderitaan Al-Husein kepada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Solusinya adalah kembali pada Fatwa MUI tahun 1984, untuk meWASPADAi masuknya Syiah. Itu adalah warning!, fatwa ini sendiri lahir karena ada oknum Syiah yang mengebom Candi Borobudur pada waktu itu. ”
Mengakhiri sesi tanggapan, Ust. Rahmat Abd. Rahman, Lc. MA., diberikan waktu untuk berbicara, “Kita datang kesini karena sama-sama memilik persepsi yang sama. Untuk lebih baiknya, silakan pak Ketua MUI dan Pak Kapolrestabes menghadiri acara itu, namun bukan untuk melegitimasi, tapi untuk mengawal dan bahkan mengingkari kalau ada yang menyimpang. Saya secara pribadi menyarankan agar pelaksanaan ini digelar di indoor saja dan di tempat mereka sendiri. Jangan di tempat terbuka seperti Balai Manunggal itu. Karena potensi konfliknya sangat besar.”
Seusai rapat koordinasi, Ketua FPI Makassar, Ust. Abdurrahaman,  mengatakan, “Saya dapat info kalau di Balai Manunggal Batal.”
(Muh. Istiqamah/lppimakassar.com)

0 komentar:

Posting Komentar

Raih Amal Shaleh, Sebarkan Artikel Ini...

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More