Jalaluddin Rakhmat Memungkinkan Dipecat Sebagai Mahasiswa By Research UIN Alauddin

Ada kemungkinan Jalaluddin Rakhmat dipecat sebagai mahasiswa By Research program doktoral Pascasrjana UIN Alauddin. Hal itu setelah LPPI pada siang ini (3/10/13), memberikan laporan di hadapan Komisi Disiplin (Komdis) UIN Alauddin mengenai keabsahan ijazah S2 yang dipakai oleh yang bersangkutan untuk melanjutkan studi doktoralnya.

"Proses doktoral ini melanggar Statuta UIN Alauddin, Jalaluddin Rakhmat (JR) belum setarakan ijazah master. sesuai dengan keterangan DIKTI," lapor Ust. Said, ketua LPPI Indonesia Timur.

Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Mendiknas RI dalam surat laporannya kepada LPPI tertanggal 14 Juni 2012, dengan nomor surat 1061/E3.2/2012, menerangkan, "Sehubungan dengan surat saudara perihal permohonan klarifikasi Ijazah Sdr. H. Jalaluddin Rakhmat lulusan IOWA State University (Master) dan Australian National University (Doktor), bersama ini kami informasikan bahwa yang bersangkutan belum pernah melakukan penyetaraan ijazah baik Master maupun Doktornya. Dengan demikian Direktorat jenderal Pendidikan Tinggi tidak memiliki data tentang yang bersangkutan."

Dr. Marelan, SH, MH. sebagai ketua Tim penyidikan laporan LPPI pada Komdis UIN menjawab, "Laporan Bapak ini tidak main-main. Bisa kita minta rektor untuk beri sanksi PPs UIN jika ijazah terbukti tidak legal, yaitu jika dia belum menyetarakannya ke DIKTI dan studi JR bisa dihentikan. Semua Ijazah luar negeri itu harus diverifikasi di DIKTI." 


Disamping ijazah S2 Jalaluddin Rakhmat yang bermasalah, disertasinya yang berjudul "Asal-usul Sunnah Sahabat" ternyata bermasalah juga. "Banyak hadis-hadis yang dikemukakannya -dalam disertasi itu- ternyata palsu  sebagaimana diungkap oleh Dr. Hamzah Harun (salah satu Tim Penguji pada Seminar Hasil JR)," papar Prof. Hasyim Aidid, Ketua Komisi Disiplin UIN Alauddin.   

(Muh. Istiqamah/lppimakassar.com)

4 komentar:

Barakallahu Fikum ust, Said Abdussamad...
tetaplah berjuang ust....
Insya Allah kebenaran akan di tampakkan biiznillah....

Alhamdulillah... ust said samad semoga umurnya berkah...amien

Ada beberapa hal yang perlu dipertanyakan dalam informasi ini.

Pertama. Benarkah semua Ijazah luar negeri itu HARUS diverifikasi atau dilakukan penyetaraan di DIKTI, seperti yang disampaikan oleh Dr. Marelan, SH, MH. sebagai ketua Tim penyidikan laporan LPPI pada Komdis UIN tersebut ?. Dan jika tidak dilakukan penyetaraan apakah ijazah tersebut dianggap tidak legal ?.

Kenyataannya ,tidak !.

Lihatlah dalam website Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan Ditjen DIKTI Penyetaraan Ijazah PT Luar Negeri ,disebutkan bahwa :

- Penyetaraan ijazah ini BUKAN DIMAKSUDKAN UNTUK MENENTUKAN DIAKUI TIDAKNYA IJAZAH DAN GELAR yang diperoleh seseorang dalam menempuh pendidikannya di luar negeri, akan tetapi lebih kepada menentukan gelar yang diperoleh tersebut setara dengan ijazah jenjang pendidikan yang berlaku di Indonesia.

- Perlu juga diketahui bahwa PENYETARAAN IJAZAH INI BUKAN MERUPAKAN SUATU KEWAJIBAN yang harus dilakukan oleh para lulusan luar negeri, kecuali disyaratkan oleh tempat kerjanya atau pengguna lulusan perguruan tinggi luar negeri.

Jadi dalam pandangan DIKTI, legal atau tidak legal nya, diakui atau tidak diakuinya ijazah seseorang yang diperolehnya dari pendidikan di luar negeri bukan ditentukan oleh penyetaraan oleh DIKTI.

Sementara itu, Dr. Marelan, SH, MH. sebagai ketua Tim penyidikan laporan LPPI pada Komdis UIN menyatakan bahwa ...ijazah terbukti tidak legal, yaitu jika dia belum menyetarakannya ke DIKTI.... Aneh sekali ?!.

Di sisi lain , dalam pandangan DIKTI, seseorang tidak wajib mengharuskan dirinya untuk melakukan penyetaraan ijazah yang diperolehnya dari pendidikan di luar negeri.
Namun, Dr. Marelan, SH, MH. sebagai ketua Tim penyidikan laporan LPPI pada Komdis UIN malah menyatakan bahwa 'Semua Ijazah luar negeri itu harus diverifikasi ( disetarakan-RT ) di DIKTI'.....Aneh juga ?!.

Pertanyaan kita ialah sejak kapan orang diwajibkan ( tanpa pengecualian ) melakukan penyetaraan ijazah lulusan pendidikan luar negeri ?. Dan, sejak kapan pula legalitas ijazah yang diperoleh dari pendidikan di luar negeri harus ditentukan dengan penyetaraan di DIKTI ?. Hanya Dr.Marelan yang bisa menjawabnya !!!.

Kedua. Lalu, ada pernyataan bahwa hadis - hadis yang dikemukakannya -dalam disertasi itu- ternyata palsu.

Menurut hemat saya, statement palsu atau tidak palsunya hadis - hadis yang termuat di dalam sebuah karya penelitian ilmiah ini semestinya tidak menjadi konsumsi masyarakat awam. Pernyataan pernyataan semacam ini - kalau memang benar disampaikan oleh yang bersangkutan - sangat tendensius, diskriminatif dan irrasional.

Palsu atau tidak palsunya hadis hadis yang disampaikan di dalam penelitian ilmiah seperti disertasi tersebut tentulah telah dipertanyakan,dibahas dan didiskusikan oleh para Tim Penguji.

Dalam forum akademis dan ilmiah semacam Seminar Hasil Disertasi tersebut, para Tim Pengujilah yang memiliki otoritas sepenuhnya untuk menilai dan menentukan kesahihan atau kepalsuan hadis hadis tersebut. Jika mereka menilai hadis hadis itu palsu sehingga kemudian menggugurkan asumsi atau hipotesis yang dibangun di dalam penelitian tersebut, maka mereka bisa saja menolak hasil penelitian tersebut.

Di dunia akademis - yang mengandalkan kekuatan logika ketimbang logika kekuatan, hal hal semacam ini dianggap biasa biasa saja dan nggak perlu terlau diributkan apalagi sampai membuat sebagian orang galau dan resah.

JAWABAN UNTUK KOMENTAR DI ATAS

Pertama, Silakan Anda baca lagi Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI nomor 19 tahun 2011 tentang Pedoman Penetapan Kesetaraan Ijazah Perguruan Tinggi Luar Negeri dengan Ijazah dan Gelar Perguruan Tinggi Indonesia.

Selain itu, dalam sms yang dikirimkan ke Ust. Said, Prof. Natsir Mahmud selaku Direktur Pascasarjana UIN Alauddin Makassar, mengatakan, "Jika ijazahnya tidak disetarakan, kami tidak akan loloskan!"

Kedua, bukan hanya banyaknya hadis palsu yang dipakai JR dalam disertasi konyolnya tersebut. Banyak sekali kecurangan ilmiah yang dilakukannya, mulai dari memplagiat karya Mahmud Abu Rayyan, memotong perkataan Imam Ibnu Hazm sampai dua kali, sengaja merubah tahun perjalanan seorang ulama hadis, menyimpulkan sesuatu yang tidak ada pada suatu teks yang dibahasnya, menggiring hadis pada bukan maknanya.... dan masih banyak lagi. Jadi kekacauan ilmiah dalam Disertasi Jalaluddin Rakhmat itu sangat banyak, sehingga sangat tidak layak lolos sebagai seorang Doktor Ilmu Hadis.

Posting Komentar

Raih Amal Shaleh, Sebarkan Artikel Ini...

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More