Taswiyat Al-Manhaj: Penyamaan Pola Pikir Dalam Masalah-Masalah Keagamaan

http://th01.deviantart.net/fs24/300W/i/2009/020/f/1/Spectral_Flora_by_xero_sama.jpgMajelis Ulama Indonesia adalah wadah para ulama, zuama dan cendikiawan muslim yang diakui secara resmi oleh Negara Republik Indonesia sebagai lembaga yang kapabel menyelesaikan problem dan permasalahan umat Islam di wilayah dan jangkauan NKRI.
Bertempat di Pondok Pesantren Gontor Ponorogo, para ulama tersebut berkumpul merumuskan Masail Asasiyah Wathaniyah (Masalah-masalah pokok yang terjadi di negara Indonesia) dalam Ijtima’ Ulama Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia se-Indonesia yang ke II pada 27 Rabi’uts Tsani 1427 H atau bertepatan dengan tanggal 26 Mei 2006 M.
Empat poin dirumuskan oleh para ulama, masing-masing; a) Peneguhan Bentuk dan Eksistensi Negara Kesatuan Republik Indonesia, b) Harmonisasi Kerangka Berpikir Keagamaan Dalam Konteks Kebangsaan, c) Taswiyat al-Manhaj (Penyamaan Pola Pikir Dalam Masalah-masalah Keagamaan) dan d) Tansiq al-Harakah (Koordinasi Langkah Strategis Dalam Masalah-masalah Keagamaan).
Kali ini kami kutipkan dua poin akhir yang berhasil dirumuskan oleh para ulama se-Indonesia tersebut melihat pentingnya dan urgennya menjadi pedoman kegamaan kita di NKRI.
 http://1.bp.blogspot.com/-FlpEa6MyC-g/UJpStjYeLhI/AAAAAAAABi4/TzqRH8HD6Lg/s1600/mui+1+001.jpg
Taswiyat Al-Manhaj: Penyamaan Pola Pikir Dalam Masalah-Masalah Keagamaan
1.             Perbedaan pendapat yang terjadi di kalangan umat Islam merupakan suatu yang wajar, sebagai konsekwensi dari pranata “ijtihad” yang memungkinkan terjadinya perbedaan.
2.             Sikap yang merasa hanya pendapatnya sendiri yang paling benar serta cenderung menyalahkan pendapat lain dan menolak dialog, merupakan sikap yang bertentangan dengan prinsip toleransi (al-tasamuh) dan sikap tersebut merupakan ananiyyah (egoisme) dan ‘ashabiyyah hizbiyyah (fanatisme kelompok) yang berpotensi mengakibatkan saling permusuhan (al-adawah), pertentangan (al-tanazu’), dan perpecahan (al-insyiqaq).
3.             Dimungkinkannya perbedaan pendapat di kalangan umat Islam harus tidak diartikan sebagai kebebasan tanpa batas (bila hudud wa bila dlawabith).
4.            Perbedaan yang dapat ditoleransi adalah perbedaan yang berada di dalam majal al-ikhtilaf (wilayah perbedaan). Sedangkan perbedaan yang berada di luar majal al-ikhtilaf tidak dikategorikan sebagai perbedaan, melainkan sebagai PENYIMPANGAN; seperti munculnya perbedaan terhadap masalah yang sudah jelas pasti (ma’lum min al-din bi al-dlarurah).
5.             Dalam menyikapi masalah-masalah perbedaan yang masuk dalam majal al-ikhtilaf sebaiknya diupayakan dengan jalan mencari titik temu untuk keluar dari perbedaan (al-khuruj min al-khilaf) dan semaksimal mungkin menemukan persamaan.
6.             Majal al-ikhtilaf adalah suatu wilayah pemikiran yang masih berada dalam koridor ma ana alaihi wa ashaby, yaitu faham keagamaan ahlus-sunnah wal jamaah dalam pengertian yang luas.
 http://2.bp.blogspot.com/-wprv4RE9uUE/UJpT23jW0TI/AAAAAAAABjA/xb3NPnb1ssE/s1600/mui+2+001.jpg
Tansiq Al-Harakah (Koordinasi Langkah Strategis Dalam Masalah-Masalah Keagamaan)
1.             Umat Islam perlu mengefektifkan gerakan, baik yang sifatnya dakwah Islamiyyah (harakah al-da’wah) maupun gerakan pembelaan bagi Islam dan umatnya (harakah al-difa’)
2.             Gerakan umat islam yang efektif itu adalah gerakan yang bersifat ishlahiyyah, terkoordinasi, tersinergi, saling mendukung, dan tidak kontra-produktif, serta mengedepankan cara-cara (kaifiyat) yang damai, santun, dan berkeadaban, sekalipun aktifitas kegiatan tersebut beragam dan tidak satu model.
3.             Dalam melakukan aktifitas, ormas dan lembaga keagamaan hendaknya selalu mendasarkan diri di atas prinsip; niat yang baik, perencanaan yang terpadu, metode keagamaan (manhaj) yang shahih, serta prinsip kehidupan social yang mengedepankan semangat kekeluargaan (al-ukhuwah), moderasi (at-tawassuth), keseimbangan (al-tawazun), dinamis, dan memanfaatkan segala potensi yang ada.
a.              Gerakan keagamaan (harakah diniyyah) harus mencakup  segala bidang, seperti aqidah, syari’ah, akhlak, pendidikan, ekonomi, sosial, dan budaya.
b.             Untuk tercapainya gerakan yang efektif tersebut, MUI diharapkan dapat menjalankan fungsi-fungsi koordinasi, sinkronisasi, dan sinergi sehingga tercapai tujuan gerakan bersama.
Kami rasa poin-poin yang digariskan oleh para ulama se-Indonesia ini sudah jelas dan sangat gamblang untuk kita jadikan sebagai pedoman keagamaan kita di Indonesia.

Sumber: Himpunan Fatwa MUI Sejak 1975, Majelis Ulama Indonesia, Penerbit Erlangga, 2011, halaman 829-846.
(Muh. Istiqamah/lppimakassar.com)

0 komentar:

Posting Komentar

Raih Amal Shaleh, Sebarkan Artikel Ini...

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More