Mengapa LPPI Mempermasalahkan Proses Doktoral Jalaluddin Rakhmat

Sejak beberapa tahun ini, Lembaga Penelitian dan Pengkajian Islam (LPPI) Perwakilan Indonesia Timur yang berkantor di Masjid Alauddin Komp. UMI Makassar, mempersoalkan program doktoral by research Jalaluddin Rakhmat (JR) di Program Pascasarjana (PPs) UIN Alauddin Makassar.
Pasalnya ialah, karena PPs UIN Alauddin memberi kesempatan JR mengikuti program doktoral by research tersebut dan dalam beberapa acara para petinggi UIN Alauddin terutama Prof. Dr. H. Ahmad Sewang dan Prof. Dr. H.M. Qasim Mathar selalu menyebut JR dengan gelar, Prof. Dr., bahkan tidak jarang dengan tambahan kiyai, sehingga nama lengkapnya tetulis, Prof. Dr. KH. Jalaluddin Rakhmat, seperti pada spanduk acara “Kajian Terbatas Membedah Pemikiran Prof. Dr. KH. Jalaluddin Rakhmat di ruang sidang promosi PPs UIN Alauddin, 24 Februari 2011 yang lalu.
Sebenarnya LPPI Makassar menyadari posisinya yang sangat tidak layak mencampuri urusan akademik UIN Alaauddin Makassar, Perguruan Tinggi Negeri Agama Islam yang paling bergengsi di Indonesia Timur dengan bangunan yang megah, SDM yang handal dan profesional. Terbukti, LPPI sebelumnya tidak pernah berani berbuat demikian. Namun dengan terpaksa dan perasaan berat LPPI mempersoalkan program doktoral JR tersebut karena beberapa hal.
Pertama, dalam suatu kunjungan silaturrahim ke Bandung, kami menemui Prof. Dr. KH. Miftah Farid (Ketua MUI Bandung) dan beliau menyatakan bahwa JR itu belum pernah dikukuhkan sebagai guru besar di Unpad, Bandung.
Kedua, JR adalah tokoh utama penyebaran Syiah di Indonesia, sebagai Ketua Dewan Syuro Ikatan Jamaah Ahlul Bait Indonesia (Ijabi), sebuah organisasi yang berfaham dan getol menyebarkan Syiah. Sedang Syiah telah dinyatakan oleh MUI Pusat dan MUI Jatim sebagai ajaran yang perlu diwaspadai, yang ditolak dan tidak diterima oleh masyarakat Indonesia yang berpaham Ahlussunnah wal Jamaah, yang menyimpang dan sebagai ajaran yang sesat lagi menyesatkan.
Ketiga, tokoh-tokoh dan cendekiawan muslim di Makassar juga menyatakan keberatan dengan rencana program doktoral JR tersebut sehingga Bapak KH. M. Nur (alm) mengharamkan program doktoral JR di UIN Alauddin karena akan menambah kredibilitasnya dalam menyebarkan ajaran sesatnya. Seorang ulama kharismatik di Makassar berkata: “JR itu cendekiawan yang tidak berakhlak karena  suka mencela-cela sahabat dan tabi’in, dia tidak layak diberi gelar doktor agama  Islam, karena  akan disalah-gunakan menyebarkan pahamnya yang sesat, sebagaimana tidak boleh menjual beras ketan kepada orang yang kita tahu akan membuatnya menjadi minuman yang memabukkan”.
Keempat, statuta UIN Alauddin Makassar menyatakan bahwa PT tersebut adalah pusat keunggulan akdemik dan intelektual, yang mengedepankan kejujuran dan sangat melarang penggunaan ijazah dan gelar palsu.
LPPI dalam usahanya telah menemui Rektor, Direktur PPs UIN Alauddin, menghadap DPRD Sulsel, Kemenag Sulsel, MUI Sulsel, MUI Pusat, MIUMI, Wakil Menteri Agama hingga Menteri Agama, namun sampai saat ini hasilnya belum terlihat, karena pihak UIN Alauddin bertahan dengan dalih Hak Asasi Manusia dan Kebebasan Akademik.
Temuan-temuan baru
Dalam tahun-tahun terakhir ini, terdapat temuan-temuan baru yang menjadi alasan yang lebih kuat mempermasalahkan gelar doktoral JR:
1. JR sendiri mengakui bahwa dirinya sebagai lulusan S2 dari IOWA State University (1982), S3 Australian National University (ANU) serta dikukuhkan sebagai guru besar UNPAD Bandung pada Oktober 2001. (Rosyidi MA, ‘Dakwah Sufistik Kang Jalal’, 2004, hal. 31, 32, dan 41).
2. UIN Alauddin Makassar dalam profil  UIN tahun 2009, tentang PPs UIN Alauddin, menampilkan gambar JR sedang memberi kuliah dengan keterangan: Kuliah Prof. Dr. Jalaluddin Rakhmat MSc. (Profil UIN Alauddin 2009, hal.52.).
3. Harian Fajar, selalu menulis nama  JR dengan gelar Prof. Dr. (25-11-2009; 26-2-2011; 27-2-2011; 17-72011).  
4. Juga Harian Tribun Timur (27-7-2011; 18-7-2011).
5. Disertasi Zulkifli, Ph.D. Dari Univ. Leiden, “The Stunggle of Shi’is in Indonesia”, tertulis, “Wrongly perceived to have completed his PhD a mistake which benefical his position with him in the shi’is community.” (hal. 76).
6. Dalam biodata JR dari Universitas Paramadina disebutkan: Education Background: S1, Unpad (tanpa tahun); S2 IOWA State University 1981; S3 Australian National Uneversity 1997; S3 UIN Alauddin Makassar (tanpa tahun).
7. Prof. Ahmad Sewang berkata, “Prof. Dr. Jalaluddin Rakhmat adalah dosen PPs UIN Alauddin Makassar. (rekaman kajian terbatas, Membedah Pemikiran Prof. Dr. KH. Jalaluddin Rakhmat, 24 Feb. 2011). 
8. Penjelasan Rektor  Unpad Bandung, tanggal 23 April. No Surat: 9586/UN6.RKT/KU/2012, tertulis: Bapak Jalaluddin Rakhmat, belum memiliki gelar Guru Besar di Universitas Padjadjaran; Untuk gelar Doktor (Dr), secara administratif kami belum menerima ijazahnya.
9. Keterangan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (DIKTI) tanggal 14 Juni 2012, dengan nomor surat: 1061/E3.2/2012, terkait permohonan LPPI terhadap klarifikasi Ijazah Sdr. H. Jalaluddin Rakhmat lulusan Iowa State University (Master) dan Australian National University (ANU) (Doktor), bahwa yang bersangkutan belum pernah melakukan penyetaraan ijazah baik Master maupun Doktornya di Dikti, maka Dikti tidak mempunyai data tentang yang bersangkutan.
10. Tanggapan Ketua Ijabi tanggal 21 Mei 2012 di Harian Fajar, “Rektor Unpad hanya menyebutkan bahwa Bapak Jalaludin Rakhmat belum memiliki gelar Guru Besar di Unpad bukan berarti beliau belum bergelar professor (dari Perguruan Tinggi lain). Karena seseorang yang menjadi dosen di sebuah PT tertentu bisa diangkat menjadi guru besar di PT lain, dan untuk gelar Doktor (Dr) secara administratif pihak Unpad belum menerima ijazahnya bukan berarti beliau belum doktor, tapi karena memang beliau belum menyerahkan ijazahnya.”
11. Keterangan Ketua Ijabi Syamsuddin Baharuddin di Masjid Raya Makassar dalam acara bedah buku pada Bulan Ramadhan 1433 H lalu yang disaksikan oleh  Prof. Dr. Abd. Rahim Yunus dan para peserta, “Mengenai ijazah JR, silahkan tanyakan ke UIN Alauddin Makassar. Tidak mungkin UIN Alauddin sebagai PT yang terkenal menerima JR dalam program doktoral by research tanpa persyaratan yang lengkap.” (5 Agustus 2012).
12. Keterangan Prof. Dr. Utang Ranuwijaya dan Ust. Bukhari Lc., MA., masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Komisi Pengkajian dan Penelitian MUI Pusat, ‘kepada penulis’ di Kantor MUI Pusat. Jln. Proklamasi 51, Jakarta, 7 Desember 2012 ba’da Jumat, “Menurut Prof. Dr. H. Azyumardi Azra (Mantan Rektor UIN) bahwa Kang Jalal pernah mengajar di PPs UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Maka diminta kepadanya untuk memasukkan ijazah doktornya, namun permintaan tersebut tidak dapat dipenuhi maka JR diberhentikan sebagai dosen PPs UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.”
13. Salah seorang tokoh ICMI Sulsel mengatakan kepada penulis bahwa  salah seorang pengelola Jurnal Al-Qurba menyatakan bahwa ijazah doktor JR telah ditelusuri dan ternyata tidak ada. (17 Des 2012).
14. Imam Syafi’i rahimahullah (W. 204 H) berkata, “Lam ara ahadan min ashabil ahwa’i akdzabu fid da’wah wa la asyhada biz-zur minarrafidhah, [Saya belum pernah melihat dari pengikut hawa nafsu (Islam sempalan) yang paling lebih suka berdusta pada pengakuannya dan paling suka bersaksi palsu, tidak ada yang sama dengan Rafidah (Syiah). (Al-Intishar lish Shahbi wal Al, hal. 129-130).
Wal hasil, telah terjadi keterangan yang saling kontradiksi tentang gelar guru besar dan ijazah doktoral JR dan yang bisa memberi keterangan lebih jelas tentang masalah gelar dan Ijazah JR hanyalah UIN Alauddin dan Syamsuddin Baharuddin, ketua Ijabi Sulsel.
Dari keterangan di atas, maka sudah dapat dipastikan bahwa JR telah berdusta dan tidak jujur dalam masalah ijazah dan gelarnya. JR sendiri mengaku telah dikukuhkan sebagai guru besar di Unpad Bandung, Oktober 2001, namun karena dibantah oleh Rektor Unpad, maka JR melalui surat Syamsuddin Baharuddin berkelit dengan menulis bahwa gelar guru besarnya bisa saja dari perguruan tinggi lain. Tapi menurut Dr. H. Abd. Hamid Habbe, dosen Fak. Ekonomi Unhas, gelar guru besar yang legal di Indonesia itu hanya dapat diusulkan oleh PT tempat seseorang sebagai dosen tetap. Jadi JR telah menambah kedustaan baru.
Maka dapat disimpulkan bahwa misteri ijazah gelar JR ini di tangan ketua Ijabi, Syamsuddin Baharuddin dan petinggi UIN Alauddin. utamanya Prof. Dr. H. Ahmad Sewang dan Prof. Dr. H. Qasim Mathar, masing-masing sebagai Direktur dan Asdir PPS UIN Alauddin di saat JR diterima sebagai mahasiswa program doktoral by research pada PPs tersebut.
Di era transparansi sekarang ini, tentunya petinggi UIN Alauddin tersebut tidak akan keberatan untuk menjelaskan misteri gelar ijazah JR ini kepada masyarakat.
Kepada komponen masyarakat yang khawatir terhadap penyebaran ajaran sesat (Syiah) yang dianut dan diperjuangkan oleh JR, kiranya selalu mendukung LPPI yang akan tetap menuntut sampai UIN Alauddin dan Ijabi dapat menjawab teka-teki berkaitan ijazah dan gelar JR.
Berani karena benar takut karena salah
Karena kami dari LPPI Makassar, sangat yakin bahwa: (1) Proses doktoral JR di UIN Alauddin bertentangan dengan norma-norma Islam dan statuta UIN Alauddin sendiri. (2) Bahwa Syiah telah dinyatakan oleh MUI Pusat dan MUI Jatim sebagai ajaran yang perlu diwaspadai, ajaran yang ditolak dan tidak diakui oleh mayoritas umat Islam Indonesia, ajaran yang sesat dan menyesatkan serta menyimpang.
Maka dengan didahului istigfar kepada Allah dan permintaan maaf, kami mengajak siapa saja dari ulama dan cendekiawan muslim yang berpendapat bahwa (a) proses doktoral JR tidak bertentangan dengan norma-norma Islam dan tidak bertentangan dengan Statuta UIN Alauddin, (b) Syiah tidak dinyatakan oleh MUI Pusat dan MUI Jatim sebagai faham yang perlu diwaspadai, faham yang ditolak, tidak diterima oleh mayoritas umat Islam Indonesia, faham yang menyimpang dan faham yang sesat dan menyesatkan maka kami mengajak mereka beradu argument dan dalil, di mana saja dan kapan saja, di tempat dan waktu yang disepakati bersama. “Qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin, [Katakanlah, kemukakan keterangan kamu jika kalian ‘merasa’ benar!]”. (QS. 2:111).
Kalau memang alasan kami yang lemah, maka kami akan mengaku salah dan minta maaf. Tapi kalau sebaliknya, maka kami mengajak kita semua kembali kepada kebenaran. Ar-Ruju’ ilal haq, wajibun, kembali pada kebenaran adalah sebuah kewajiban.
Demikianlah, semoga bermanfaat.

Makassar, 22 Shafar, 1434 H/4 Januari 2013 
H. Muh. Said Abd. Shamad, Lc.
Ketua LPPI Indonesia Bagian Timur; Anggota Majelis Tarjih PWM Sulsel.

1 komentar:

Syiah=DAJJAL...JR=IBLIS....

Posting Komentar

Raih Amal Shaleh, Sebarkan Artikel Ini...

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More