DPRD Sulsel: Teror Bom Molotov Tak Terkait Ormas Islam

Makassar, 14/02/2013. Bertempat di ruang Ketua DPRD Sulawesi Selatan, sebuah pertemuan penting terlaksana berkat gagasan dari pengurus Forum Umat Islam (FUI) yang diketuai oleh A. Patabai Pabokori, mantan Bupati Bulukumba dua priode dan Mantan Kepala Dinas Pendidikan Sulsel. Pertemuan berlangsung sekitar 60 menit, dari pukul 14.30-15.30, beberapa perwakilan dari elemen umat terlihat hadir sehingga ruangan mungil itu kursinya hampir semuanya terisi, ditambah kehadiran para kutu berita dari ragam media, baik cetak mupun elektorik.
Terlihat yang hadir  di antaranya adalah inisiator pertemuan dari pengurus utama FUI, Patabai Pabokori dan Drs. H. M. Sirajuddin, Anregurutta H. Muhammad Ahmad, mantan Ketua MUI Makassar yang kini menjabat sebagai Pimpinan DPP IMMIM, Ust. Junaid dari Wahdah Islamiyah dan KPPSI, K.H. Muh. Said Abd Shamad, dari LPPI, Abd. Rahman dari FPI Sulsel, dan banyak lagi.
Pertemuan dibuka oleh Drs. H. M. Sirajuddin yang juga sekaligus selaku inisiator, beliau memaparkan tujuan pertemuan. “Kami kesini untuk membicarakan tentang beragam masalah yang terkait dengan umat, terutama untuk menindak lanjuti rekomendasi yang telah disepakati pada tgl 27 Nop. 2011 M atau 1 Muharram 1433 H, di Masjid Al-Markaz Al-Islami oleh beberapa tokoh penting di Sulsel yang sudah dua tahun berlalu.” Rekomendasi yang dimaksud adalah: 
1) Mendukung Pemerintah Sulawesi Selatan dengan turut aktif menyukseskan Program Pendidikan Gratis dan Kesehatan Gratis serta upaya pemberantasan buta aksara Al-Qur’an; 2) Dalam rangka membina kerukunan antar umat beragama, meminta kepada Gubernur dan DPRD Prov. Sulawesi Selatan berkenan mensahkan Ranperda Implementasi Nilai-Nilai Ke-Agamaan Prov. Sulawesi Selatan, dibarengi upaya para Tokoh semua Agama melakukan langkah Preventif dan Pencerahan kepada Umatnya masing-masing; 3) Memperhatikan maraknya perbuatan maksiat seperti pelacuran, minuman keras/narkoba, perjudian, tarian telanjang, meminta kepada Gubernur dan DPRD Prov. Sulawesi Selatan untuk menyusun/menyelesaikan Rancangan Perda tentang Pencegahan dan Pemberantasan Maksiat; 4) Meminta kepada Gubernur Sulawesi Selatan untuk segera menerbitkan Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan tentang Larangan Kegiatan Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) di Sulawesi Selatan sesuai yang telah disepakati bersama; 5) Meminta kepada semua pihak, terutama produser, penerbit dan pimpinan media cetak/elektronik, biro iklan/reklame, serta musik/elekton untuk menghentikan segala bentuk aktivitas yang bersifat pornografi, pornoaksi, mistik, syirik dan kekerasan; 6) Meminta kepada Kapolda Sulselbar dan jajarannya serta Instansi terkait untuk menindak tegas terhadap orang, instansi dan/atau lembaga yang menulis, menggambar, memperbanyak, menyiarkan, mengedarkan, menayangkan, dan mempertontonkan aktivitas yang bersifat pornografi, pornoaksi, mistik, syirik dan kekerasan sesuai mekanisme hukum yang berlaku.
Ada pun daftar penggagas rekomendasi dua tahun silam itu adalah H.M. Sanusi Baco, Ketua MUI Sulsel; Abd. Rauf Assagaf, PWNU Sulsel; H. Muh. Dahlan Yusuf, PW Muhammadiyah Sulsel; H. M. Syukri Rahim, PP DDI-Ambo Dalle; H.M. Muh. Ahmad DPP IMMIM; Patabai Pabokori, FUI; H. M. Ikhwan Abd Jalil, DPP Wahdah Islamiyah; M. Kemal Idris, HTI; H. M. Sirajuddin, KPPSI, dan Abdul Majid dari DPD Hidayatullah Sulel.
Usai pembacaan rekomendasi, pembicara selanjutnya adalah Drs. H. A. Patabai Pabokori, beliau  mempertanyakan kinerja pemerintah provinsi yang tidak menekankan pentingnya pemberantasan buta aksara Alquran yang semestinya sudah dijalankan karena sudah ada perdanya. “Saya mendapat laporan dari daerah bahwa banyak siswa terutama di SMP dan SMA yang tidak bisa mengaji, bahkan ada pegawai juga demikian, Gubernur harus mengeluarkan surat edaran, agar anak-anak yang mau lanjut ke SMP harus tau mengaji, dan tidak boleh lulus jadi PNS kalau tak mampu baca Alquran.” Tegas Ketua FUI ini.
Saya dulu –lanjut Patabai— sewaktu jadi Bupati di Bulukumba tidak akan saya biarkan ada anak yang lanjut ke SMP kalau tidak mampu baca Alquran, begitu juga para pegawai. Tidak hanya itu, menurutnya, guru ngaji yang saat ini dikasi insentif oleh Bapak Gubernur sebanyak 3.000 orang seharusnya diadakan pembinaan dan pelatihan agar mutunya bisa meningkat, plus ditambah personilnya, karena pasti jumlah santri juga bertambah.  Jadi, ada penambahan kualitas dan kuantitas sekaligus.
Selain itu, pria asal Bone dan keturunan dari Anakarung ini, turut menyoroti kampanye kandidat calon gubernur 2013-2018, Syahrul Yasin Limpo-Agus Arifin Nu’mang yang menjanjikan pendidikan gratis bagi mahasiwa baru selama dua semister. Setiap tahun sekitar 60.000 mahasiswa baru, jadi setidaknya pemerintah haru menyediakan dana seratus miliar lebih untuk itu. “Sayang waktu kampanye pasangan ‘Sayang jilid II’ tak memberi kriteria siapa saja yang berhak dapat beasiswa, kalau semua mahasiswa saya kira realisasinya tidak semudah mengucapkan.” Tuturnya.
Setelah itu, Ust. Said dari LPPI dapat giliran mengungkapkan unek-uneknya, masih seperti yang lalu ibarat ‘barang lama dengan dagangan laris’ yaitu Syiah. Mantan Ketua Dewan Syuro Wahdah Islamiyah ini memaparkan bahwa banyak orang yang mengetahui Syiah tapi tidak banyak yang meneliti tentangnya, sehingga menganggap jika Syiah itu sama dengan ormas-ormas Islam lainnya, padahal sejatinya beda. Syiah –lanjut ketua LPPI Makassar ini— telah memiliki target-target tertentu, mulai dari 10 tahun, 50 tahun, hingga ratusan tahun ke depan. Buktinya di Irak, yang dulu penduduknya mayoritas Sunni, sekarang sudah hampir sama  malah pemerintahnya sudah dikuasai oleh Syiah, maka konflik pun tak kunjung usai. “Untuk itulah kita semua, selaku komponen umat Islam harus mengambil langkah-langkah yang dapat mencegah atas marak dan berkembangnya aliran yang telah di fatwakan oleh MUI Jatim sebagai sesat dan menyesatkan.” Tegas Anggota Majelis Tarjih Muhammadiyah Sulsel ini.
Ust. Junaid, perwakilan dari KPPSI juga tak mau ketinggalan angkat suara, ia menyoroti kualitas spritual para PNS di Makassar. “Lihatlah apa yang terjadi pada aparatur negara kita di Makassar secara khusus tidak kurang dari 25% yang mendapat sangsi pemecatan karena telah selingkuh dari pasangannya masing-masing. Ini menandakan bahwa ada yang salah dalam pembinaan agama bagi mereka.” Tutur dai yang tak jarang muncul di layar kaca lokal ini. Karena itu, pemerintah dan lebih khusus badan diklat harus memberikan porsi yang banyak tentang materi agama dan pembinaan mental spritual dalam acara diklat bagi para PNS yang selama ini hanya dua jam, diklatnya lebih banyak kepada siraman jasad dan penggemukan saja, apalagi hanya sekadar menghabiskan anggaran. Jika demikian, lihatlah hasilnya kualitas aparatur kita saat ini. Sehat jasmani, tapi sakit rohani.
Ketua FPI, Ust. Abd. Rahman,  juga menyampaikan beberapa masalah aktual menyusul rentetan aksi teror bom molotov lima gereja di Makassar dalam empat hari terakhir. Ketiga gereja tersebut adalah Gereja Kristen Indonesia (GKI) Sulsel di Jl Samiun No 17, Kecamatan Ujungpandang, Gereja Toraja di Jl Gatot Subroto No 26, Kecamatan Tallo, dan Gereja Toraja Klasis di Jl Pettarani 2, Kecamatan Panakukang. Minggu (10/2) lalu, aksi serupa terjadi di Mallengkeri dan Panakkukang. Ketua FPI menegaskan bahwa prilaku tersebut tak terkait dengan umat Islam secara umum dan FPI secara khusus, jangan gara-gara kasus itu, lalu pemerintah terutama para polisi dan densus 88 menjadikan justifikasi untuk mengobrak-abrik lembaga pendidikan pesantren lalu menangkap para ustad dan ulama. Jika demikian, maka FPI tak akan tinggal diam.
Ketua DPRD Sulsel, M. Roem menjawab dan menanggapi berbagai usulan dan pertanyaan maupun pernyataan perwakilan elemen umat Islam di atas. Ia memulai dengan memohon maaf atas keterlambatannya, karena sejak pagi beliau dari Jakarta lalu menghadiri pertemuan dengan Bapak Gubernur serta Kapolda Sulselbar terkait bom molotov yang akhir-akhir ini meresahkan. Namun beliau menjamin bahwa aksi-aksi teror tersebut sama sekali tak ada kaitannya dengan ormas Islam. Terkait perda baca tulis Alquran, secepatnya akan mendorong gubernur yang terpilih untuk mengeluarkan surat edaran. Ada pun Syiah semestinya kementrian dan Kakanwil Departemen Agama yang harus pro aktif dan saya akan dorong supaya kakanwil turun tangan, dan masalah diklat PNS akan DPR buat usulan agar tambahan jam agama diperbanyak.

Azan Asar berkumandang, acara ditutup, para awak media mewawancarai ketua DPRD, dan Ketua FPI, pengamatan saya, nampaknya Ust. Abd Rahman selaku Ketua FPI menjadi favorit dan news maker kali ini, sepertinya terkait erat dengan bom molotov yang menimpa gereja di Makassar akhir-akhir ini. 
(Ilham Kadir/lppimakassar.com)

0 komentar:

Posting Komentar

Raih Amal Shaleh, Sebarkan Artikel Ini...

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More