Dasar Hukum dan Agama Dalam Menilai Sebuah Aliran/ Ajaran Sesat


          1.      UU PNPS NO. 1 tahun 1965, Landasan hukum untuk penyimpangan agama

Pasal 1

Setiap orang dilarang dengan sengaja di muka umum menceritakan, menganjurkan atau mengusahakan dukungan umum, untuk melakukan penafsiran tentang sesuatu agama yang dianut di Indonesia atau melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan yang menyerupai kegiatan-kegiatan keagamaan dari agama itu, penafsiran dan kegiatan mana menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama itu.

Pasal 2

(1)Barang siapa melanggar ketentuan tersebut dalam pasal 1 diberi perintah dan peringatan keras untuk menghentikan perbuatannya itu di dalam suatu keputusan bersama Menteri Agama, Menteri/Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri.
(2)Apabila pelanggaran tersebut dalam ayat (1) dilakukan oleh Organisasi atau sesuatu aliran kepercayaan, maka Presiden Republik Indonesia dapat membubarkan Organisasi itu dan menyatakan Organisasi atau aliran tersebut sebagai Organisasi/ aliran terlarang, satu dan lain setelah Presiden mendapat pertimbangan dari Menteri Agama, Menteri/Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri.

Pasal 3

Apabila, setelah dilakukan tindakan oleh Menteri Agama bersama-sama Menteri/Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri atau oleh Presiden Republik Indonesia menurut ketentuan dalam pasal 2 terhadap orang, Organisasi atau aliran kepercayaan, mereka masih terus melanggar ketentuan dalam pasal 1, maka orang, penganut, anggota dan/atau anggota Pengurus Organisasi yang bersangkutan dari aliran itu dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun.

Pasal 4

Pada Kitab Undang-undang Hukum Pidana diadakan pasal baru yang berbunyi
sebagai berikut:

"Pasal 156a

Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun barangsiapa dengan
sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan:

a.yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalah-gunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia;
b.dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama apapun juga, yang bersendikan ke-Tuhanan Yang Maha Esa."


           2.      Kriteria Aliran Sesat
a.      10 Kriteria Aliran Sesat Versi MUI Pusat
1. Mengingkari salah satu rukun iman dan rukun Islam
2. Meyakini atau mengikuti akidah yang tidak sesuai dengan dalil    
    syar’i (Al Qur’an dan Sunnah)
3. Meyakini turunnya wahyu setelah Al Qur’an
4. Mengingkari autentisitas dan kebenaran Al Qur’an
5. Menafsirkan Al Qur’an yang tidak berdasar kaidah-kaidah tafsir
6. Mengingkari kedudukan Hadits sebagai sumber ajaran Islam
7. Melecehkan / mendustakan Nabi dan Rasul
8. Meningkari Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul terakhir
9. Mengurangi / menambah pokok-pokok ibadah yang tidak  
    ditetapkan   syari’ah
10.Mengkafirkan sesama muslim hanya karena bukan kelompoknya

b.  13 Kriteria Aliran Sesat Versi Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh (Fatwa MPU NAD NO. 4 Tahun 2007)
1. Mengingkari salah satu dari rukun iman yang 6 (enam), yaitu beriman kepada Allah, kepada Malaikat-Nya, kepada kitab-kitab-Nya, kepada Rasul-rasul-Nya, kepada hari akhirat dan kepada Qadha dan Qadar-Nya.
2. Mengingkari salah satu dari rukun Islam yang 5 (lima), yaitu Mengucap dua kalimat syahadat, menunaikan shalat, mengeluarkan zakat, berpuasa pada bulan Ramadhan dan menunaikan ibadah haji.
3. Meyakini atau mengikuti aqidah yang tidak sesuai dengan I’tiqad Ahlus-Sunnah waljama’ah.
4. Meyakini turunnya wahyu setelah Al-Qur’an
5. Mengingkari kemurnian dan atau kebenaran Al-Qur’an
6. Melakukan penafsiran Al-Qur’an tidak berdasarkan kaidah-kaidah tafsir.
7. Mengingkari kedudukan hadits Nabi sebagai sumber ajaran Islam.
8. Melakukan pensyarahan terhadap hadits tidak berdasarkan kaidah-kaidah ilmu mushthalah hadits.
9. Menghina dan atau melecehkan pada Nabi dan Rasul Allah.
10.Mengingkari Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi dan Rasul terakhir.
11.Menghina dan atau melecehkan para sahabat Nabi Muhammad SAW.
12.Merubah, menambah dan atau mengurangi pokok-pokok ibadah yang telah ditetapkan oleh syari’at, seperti berhaji tidak ke Baitullah, shalat fardhu tidak lima waktu dan sebagainya.
13.Mengkafirkan sesama muslim tanpa dalil syar’ie yang sah, seperti mengkafirkan muslim hanya karena bukan anggota kelompoknya.


       3. Fatwa MUI Tentang Pendangkalan Agama dan Penyalahgunaan Dalil.

Majelis Ulama Indonesia dalam Musyawarah Nasional II tanggal 11 - 17 Rajab 1400 H. bertepatan dengan tanggal 26 Mei - 1 Juni 1980 M.

Memfatwakan :

Setiap usaha pendangkalan agama dan penyalahgunaan dalil-dalil adalah merusak kemurnian dan kemantapan hidup beragama. Oleh karena itu, Majelis Ulama Indonesia bertekad menanganinya secara serius dan terus menerus.


  4. Taswiyat Al-Manhaj (Penyamaan Pola Pikir Dalam Masalah-masalah Keagamaan, Keputusan   Ijtima Ulama Komisi Fatwa Majelis Ulama Se-Indonesia II, Gontor, 2006)

1. Perbedaan pendapat yang terjadi di kalangan umat Islam merupakan suatu yang wajar, sebagai konsekwensi dari pranata ‘ijtihad’ yang memungkinkan terjadinya perbedaan.
2. Sikap yang merasa hanya pendapatnya sendiri yang paling benar serta cenderung menyalahkan pendapat lain dan menolak dialog, merupakan sikap yang bertentangan dengan prinsip toleransi (al-Tasamuh) dan sikap tersebut merupakan ananiyyah (egoisme) dan ‘ashabiyyah hizbiyyah (fanatisme kelompok) yang berpotensi mengakibatkan saling permusuhan (al-‘Adawah), pertentangan (al-Tanazu’), dan perpecahan (al-Insyiqaq).
3. Dimungkinkannya perbedaan pendapat di kalangan umat Islam harus tidak diartikan sebagai kebebasan tanpa batas (bila hudud wa bila dlawabith)
4. Perbedaan yang ditoleransi adalah perbedaan yang berada di dalam majal al-ikhtilaf (wilayah perbedaan). Sedangkan perbedaan yang berada di luar majal al-ikhtilaf tidak dikategorikan sebagai perbedaan, melainkan sebagai penyimpangan; seperti munculnya perbedaan terhadap masalah yang sudah jelas pasti (ma’lum min al-din bi al-dlarurah).
5. Dalam menyikapi masalah-masalah perbedaan yang masuk dalam majal al-ikhtilaf sebaiknya diupayakan dengan jalan mencari titik temu untuk keluar dari perbedaan (al-khuruj min al-khilaf) dan semaksimal mungkin menemukan persamaan.
6. Majal al-ikhtilaf adalah suatu wilayah pemikiran yang masih berada dalam koridor ma ana alaihi wa ashhaby, yaitu faham keagamaan ahlus-sunnah wal jamaah dalam pengertian yang luas.


(lppimakassar.com)

0 komentar:

Posting Komentar

Raih Amal Shaleh, Sebarkan Artikel Ini...

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More