Pluralitas Bukan Pluralisme


Tanggapan atas Tulisan Damang Averroes Al-Khawarizmi “Belajar Toleransi dari Banuroja”

Pendapat Sidang Komisi C Bidang Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada Munas VII MUI 2005 telah memutus dan menfatwakan akan keharaman pluralisme agama, dengan alasan bahwa pluralisme agama adalah suatu paham yang mengajarkan bahwa semua agama sama dan karenanya kebenaran setiap agama adalah relatif, oleh sebab itu setiap pemeluk agama tidak boleh mengklaim bahwa hanya agamanya saja yang benar sedangkan agama yang lain salah. (Himpunan Fatwa MUI, 2010).
Sayang karena keluarnya fatwa di atas tidak diiringi dengan sosialisasi yang cukup kepada umat Islam di Indonesia secara umum, dan terhadap penggiat dakwah secara khusus, ditambah lagi gencarnya serangan para ‘pion-pion’ pengusung aliran liberalisme untuk terus-menerus secara sistematis memasar dan memperjuangkan ide-ide pluralisme dengan kemasan ilmiah dan menarik. Salah satu misinya adalah berusaha mengaburkan makna pluralisme lalu menyamakan dengan pluralitas.
Sebagimana yang ditulis oleh Damang Averroes Al-Khawarizmi, seorang peneliti Psycho-Legal FH Unhas, menurut pengamatan beliau ketika berkunjung ke Desa Banuroja, Randangan, Pohuwato, Gorontalo. Di sana terdapat manyarakat hidup rukun dan damai lantaran seorang Kepala Desa bernama Abdul Wahid yang hanya tamatan SMA tetapi memiliki paradigma setingkat Abdurrahman Wahid yang sangat menghargai perbedaan. “Kepala desa yang menghargai pluraslisme” tulisnya.
Pada paragraf lain,  dosen Ilmu Hukum Universitas Gorontalo ini menulis, “... di sanalah terdengar kedamaian ketika suara azan terdengar dengan merdu diiringi suara lonceng gereja dan puji-pujian Tuhan buat pemeluk agama Hindu yang sedang malaksanakan ibadah di pura-pura mereka.” (Harian FAJAR, Kamis 5 Juli 2012).
Terciptanya kedamaian menurut penulis di atas, lantaran pemimpin dan masyarakat setempat mengamalkan paham pluralisme agama, begitu yang saya tangkap. Jadi pluralisme adalah satu-satunya jalan jika ingin hidup rukun antarsesama pemeluk agama. Bernarkah demikian? Lalu bagaimana nasib fatwa MUI yang telah mengharamkan pluralisme?
Kekeliruan penulis yang juga berprofesi sebagai peneliti di atas terletak pada penyamaan makna ‘pluralitas’ dengan ‘pluralisme’. Yang pertama adalah sebuah ‘keniscayaan’ dan yang kedua adalah sebuah ‘kepercayaan’. Akar-akar pluralitas dapat dengan mudah kita temukan dalam Alquran, misalnya dalam surah Alhujurat [49]: 13, “Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal.” Atau surah Huud [11]: 118, “Jika Tuhanmu menghendaki, tentu dia menjadikan manusia umat yang satu.” Bertolak dari sini, maka setiap menusia harus mengakui adanya perbedaan alias pluralitas, termasuk keragaman dalam beragama.
Ada pun pluralisme jelas berbeda dengan pluralitas, karena ia adalah sebuah ‘isme’ atau ideologi, sama dengan isme-isme yang lain. Kita diwajibkan untuk berkeadilan sosial, tapi tidak dibenarkan memiliki paham sosialisme, kita diarahakan untuk selalu bersikap humanis tapi diharamkan berpaham humanisme. Sosialisme adalah sebuah ideologi berpaham komunis, sedang humanisme adalah sebuah paham yang sedang ngetrend di Barat saat ini, inti ajarannya adalah mengedepankan segala bentuk kebaikan tanpa harus dikaitkan dengan agama. Lebih baik tidak beragama tapi baik (humanis) daripada beragama tapi jahat.
Sejujurnya harus diakui bahwa pemahaman perbedaan antara pluralitas dan pluralisme memang sangat terbatas. Pun ketika seorang dai tampil mensosialisasikan keharaman pluralisme, maka pemahamannya akan paham tersebut hanya terbatas dengan fatwa MUI di atas, ketika ditanya tentang pengertian secara etimologi, sejarah asal-muasal, serta dampak epistemologisnya, maka tidak semua dai memahami akan hal itu. Alasannya sederhana saja, jarang sekali publikasi yang menerangkan secara gamblang makna pluralisme yang sesungguhnya.
Satu-satunya karya ilmiah tentang pluralisme yang sangat komprehensif adalah sebuah disertasi doktoral dari Internasional Islamic University Islamabad (IIUI) Pakistan, “Al-Ta’addudiyyah al-Diniyyah wa al-Mauqif al-Islami minha” lalu dierjemahkan oleh penulisnya sendiri, Dr. Anis Malik Thoha dengan Judul “Tren Pluralisme Islam” diterbitkan oleh Gema Insani 2005. Tak tanggun-tanggun buku ini mendapatkan beragam penghargaan seperti Gold Medal dari IIUI, King Fahad Award, Ismail Raji Al-Faruqi Award, dan sebagai publikasi paling ilmiah di Indonesia oleh Jakarta Books Fair 2006-2007, dan kini penulisnya telah ditahbis sebagai Pakar Pluralisme di Indonesia dan Malaysia. Buku inilah menjadi acuan MUI mengeluarkan fatwa tetang pluralisme agama.
Sebuah kenyataan yang tak terelakkan bahwa terdapat aneka ragam agama yang ada di bumi, saat ini setidaknya ada enam agama yang diakui secara resmi oleh Indonesia, yaitu Islam, Kristen Katolik, Kristen Protestan, Hindu, Buddha, dan Konghuchu. Masalahnya, bagaimana menyikapi pluralitas dan diversitas agama-agama yang ada itu?
Menurut Dr. Syamsuddin Arif dalam “Orientalis dan Diabolisme Pemikiran”, menjawab pertanyaan di atas, setidaknya terbelah menjadi tiga sekte. Sekte pertama berpendapat bahwa adanya macam-macam agama dengan doktrin yang berbeda-beda justru menunjukkan bahwa tidak ada satu pun agama yang benar dan layak dipercaya. Cukuplah perbedaan dan perselisihan itu merontokkan seluruh bangunan agama, sebab tidak ada satu kriteria pun yang dapat memastikan kebenarannya. Munculnya agama tidak terkait dengan benar salah (truth-blind causes) intinya menurut sekte ini agama adalah seperangkat ilusi, ungkapan emosi, dan kepercayaan hampa.
Sekte kedua memiliki pandangan yang tak kalah ‘sesat’ bahwa semua agama pada hakikatnya sama  benarnya (every religion is as true and equally valid as every other). Kebenaran tidak dan bukan monopoli agama tertentu, tidak boleh pemeluk agama menyalahkan atau menganggap sesat penganut agama lain. Aliran ini ‘konyol’ karena laksana memegang badik pada matanya bukan gagangnya.
Ada pun sekte yang ketiga ingin menjadi penengah dari kedua aliran di atas, dengan maksud dan tujuan yang ‘mungkin’ baik yaitu berhasrat mencairkan konflik dan mempertemukan agama-agama. Karena semua agama membawa kebenaran dan menganjurkan kebaikan, maka jalan yang terindah adalah menggabungkan seluruh agama yang ada mixing. Ambil unsur yang disepakati lalu buang yang diperdebatkan. Jadilah ‘agama gado-gado’ hasil comot sana-sini. Contohnya adalah gagasan Kabir (1440-1518) dan muridnya Guru Nanak (1469-1538) yang mendirikan “Agama Sikhisme” campur-sari Islam dan Hindu di India, atau Baha’isme di Iran, Cuadaisme di Vietnam, atau ragam aliran kebatinan semacam Sumarah, Pangestu, Aliran Musaddeq, Lia Eden, Darmogandul dan semacamnya di Indonesia.
Ketiga sekte sesat dan menyesatkan (dhal wa adhallu) di atas itulah akar dan asal-muasal pluralisme. Tujuannya sih bagus bahkan mulia tapi caranya salah karena selalu ingin mencari dan mengadakan persamaan yang tidak mungkin terwujud. Termasuk berusaha mencari justifikasi dari ayat-ayat Alquran lalu ditafsirkan secara ‘liar’, misalnya ‘Islam’ diartikan dengan ‘penyerahan diri pada Tuhan’, meskipun secara formal ia berada di luar agama Islam, tetaplah seorang muslim sejati selama ia menyerahkan diri. Padahal pihak gereja misalnya tetap berpegang teguh meyakini bahwa, Salus extra ecclesiam non est (tak ada keselamatan di luar gereja) sebagaimana umat Islam meyakini, Lakum diinukum wa liyadin (bagimu agamamu bagiku agamaku).
Jadi masyarakat Banuroja saling menghargai perbedaan antarpenganut agama alias menikmati pluralitas dan tidak menganggap bahwa semua agama sama atau berpaham pluralisme. Wallahu A’lam!
(Ilham Kadir, Mahasiswa PPS UMI Makassar & Peneliti LPPI Indonesia Timur)


0 komentar:

Posting Komentar

Raih Amal Shaleh, Sebarkan Artikel Ini...

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More