Ijtima Ulama Menentang Nikah Mut'ah dan RUU Kesetaraan Gender


  • Ijtima’ Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia menyepakati: melarang secara tegas dan sanksi pidana bagi laki-laki muslim maupun perempuan muslimah yang melangsungkan perkawinan mut’ah (kawin kontrak ajaran aliran sesat syi’ah, red). Perlu adanya sanksi pidana terhadap orang yang melakukan kegiatan perkawinan dan bertindak seolah-olah sebagai Pejabat Pencatat Nikah.
  • Mencermati setiap materi RUU KKG tersebut, Ijtima’ Ulama Komisi Fatwa berkesimpulan sebagai berikut: “Apabila RUU KKG ini diloloskan untuk disahkan oleh DPR dan diundangkan oleh Presiden, maka dampak yang akan terjadi adalah mengubah wali nikah, dimana perempuan dimungkinkan menjadi wali nikah, bahkan membolehkan terjadinya perkawinan sejenis, termasuk membolehkan poliandri. Parahnya lagi, RUU KKG bisa berdampak dalam membuka penafsiran pengembangan pribadi seperti homoseksual, dan pengembangan lingkungan sosial seperti komunitas gay dan lesbian”.
  • Belum diketahui, apakah nantinya ada kesimpulan ataupun rekomendasi penentangan terhadap program kampanye kondom dan bagi-bagi kondom untuk para remaja oleh Menteri Kesehatan dengan biaya resmi 30,2 miliar, dan proyek pembuatan kondom untuk dibagi kepada remaja (agar ramai-ramai berzina?) itu dengan dana APBN 2012 sebesar 25, 2 miliar rupiah.
  • Kalau kampanye kondom untuk remaja itu tidak disinggung dengan tajam, sedang masalah aliran sesat syi’ah juga tidak disinggung pula bahayanya, maka ijtima’ ulama itu bukan membahas fiqih waqi’iyah (yang terjadi)  sebagaimana yang mereka namakan, namun apalah sejatinya kita tunggu saja.
Inilah beritanya.
***
Ijtima’ Ulama: Melarang Tegas dan Sanksi Pidana Kawin Muth’ah

 TASIKMALAYA– Salah satu pembahasan yang mengemuka dalam Ijtima’ Ulama Komisi Fatwa MUI se-Indonesia IV di Pesantren Cipasung, Tasikmalaya adalah terkait masalah Hukum dan Perundang-undangan (Masail Qanuniyah), diantaranya tentang RUU Hukum Material Peradilan Agama Bidang Perkawinan. Seperti termaktub dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan, perkawinan adalah sah apabila dilaksanakan sesuai dengan ajaran agama.

Dalam konteks agama Islam, aturan hukum yang terkait dengan masalah perkawinan diatur dalam ketentuan fiqih berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang kemudian menjadi rujukan hukum bagi penyelesaian masalah-masalah pernikan umat Islam Indonesia. KHI yang selama ini menjadi pijakan dalam masalah perkawinan sudah mendesak untuk disempurnakan dan pengaturannya menjadi Undang-undang tersendiri.

Untuk itu Presiden bersama DPR RI sebagai pemegang otoritas penyusunan UU diminta untuk segera menyusun UU hukum terapan peradilan agama di bidang perkawinan. Ijtima’ Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia III Tahun 2009 menyepakati hal sebagai berikut:

Pertama, untuk mencegah terjadinya perkawinan yang tidak sesuai dengan hukum agama dan tidak sejalan dengan dasar negara dan UUD 1945, perkawinan yang tidak memenuhi syarat dan rukun perkawinan atau melanggar ketentuan larangan perkawinan, dinyatakan batal atau dapat dibatalkan berdasarkan gugatan yang diajukan ke pengadilan.

Kedua, masalah perbedaan agama yang terjadi karena salah satu pihak bukan dari agama Islam (murtad) dapat dijadikan alasan untuk mengajukan perceraian ke pengadilan.

Ketiga, melarang secara tegas dan sanksi pidana bagi laki-laki muslim maupun perempuan muslimah yang melangsungkan perkawinan mut’ah. Perlu adanya sanksi pidana terhadap orang yang melakukan kegiatan perkawinan dan bertindak seolah-olah sebagai Pejabat Pencatat Nikah.

RUU Hukum Material Peradilan Agama Bidang Perkawinan akan dibahas dalam rapat komisi Ijtima’ Ulama Komisi Fatwa MUI se-Indonesia IV. Desastian
(VoA-Islam) Sabtu, 30 Jun 2012

***
Ulama Desak DPR agar Tidak Teruskan Proses RUU KKG

TASIKMALAYA (VoA-Islam) – Dalam Ijtima’ Ulama Komisi Fatwa MUI se-Indonesia ke- IVdi Pesantren Cipasung, Tasikmalaya, ulama memberikan perhatian khusus terhadap munculnya RUU Kesetaraan dan Keadilan Gender (KKG) yang menjadi inisiatif DPR. Munculnya RUU ini telah menimbulkan pro-kontra di kalangan masyarakat, antara kelompok yang mendukung dan menolak RUU tersebut.

Pada prinsipnya kelompok yang mendukung RUU KKG ini berasal dari kalangan liberal yang mengacu pada kepentingan pihak-pihak yang mengusung paham liberal dan mengacu pada hukum internasional yang menafikan kepentingan nasional,  karakter bangsa, dan nilai-nilai yang hidup di masyarakat Indonesia sejak ratusan tahun lalu.

Sementara itu, kelompok yang menolak RUU KKG mengacu pada pentingnya menjaga dan memelihara nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, termasuk ajaran agama dan kebudayaan. Kelompok ini mencermati, apabila RUU ini disahkan maka akan terjadi perubahan, perombakan, bahkan pembongkaran terhadap tatanan kehidupan masyarakat dan struktur masyarakat Indonesia, khususnya umat Islam, yang selama ini mengacu pada ajaran Islam.

Mencermati setiap materi RUU KKG tersebut, Ijtima’ Ulama Komisi Fatwa berkesimpulan sebagai berikut:

Apabila RUU KKG ini diloloskan untuk disahkan oleh DPR dan diundangkan oleh Presiden, maka dampak yang akan terjadi adalah istri mempunyai kedudukan dan peran yang sama dengan suami dalam rumah tangga, baik sebagai ‘kepala rumah tangga’ dan pencari nafkah keluarga.

Selain itu, dampaknya adalah mengubah besarnya bagian pembagian warisan untuk ahli waris laki-laki dan perempuan menjadi sama besar bagiannya, dan konsekuensinya hukum kewarisan Islam akan dihapus.

Kemudian akan berdampak pula dalam mengubah wali nikah, dimana perempuan dimungkinkan menjadi wali nikah, bahkan membolehkan terjadinya perkawinan sejenis, termasuk membolehkan poliandri. Parahnya lagi, RUU KKG bisa berdampak dalam membuka penafsiran pengembangan pribadi seperti homoseksual, dan pengembangan lingkungan sosial seperti komunitas gay dan lesbian.

Menurut ulama, RUU KKG mengacu pada paham liberalisme dan nilai-nilai Barat yang tidak memiliki basis filosofis, ideologis, sosial, dan budaya masyarakatIndonesia yang menjunjung tinggi agama, budaya, etika dan moral. Dapat dikatakan, RUU tersebut bertentangan dengan UUD 45, antara lain Pasal 28I, Pasal 28 J, dan Pasal 29.

MUI berpandangan bahwa berbagai kebutuhan dan kepentingan serta hak-hak perempuan telah terwadahi dalam UUD 1945 dan berbagai peraturan perundang-undangan lainnya, antara lain dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas, UU Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan segala bentuk Diskriminasi terhadap wanita, UU Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan orang.

Atas dasar itu, Ijtima’ Ulama Komisi Fatwa MUI menyatakan bahwa RUU KKG bertentangan dengan ajaran agama Islam, Pancasila dan UUD 1945. Oleh karena itu, Ijtima’ Ulama mendesak DPR untuk menarik kembali RUU tersebut serta tidak meneruskan proses RUU tersebut. Desastian/ Sabtu, 30 Jun 2012
***
Inilah Materi Krusial yang Dibahas dalam Ijtima’ Ulama Komisi Fatwa

Tasikmalaya– Ada beberapa materi krusial yang dibahas dalam Ijtima’ Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia IV di Pesantren Cipasung, Tasikmalaya, Jawa Barat yang berlangsung sejak 29 Juni-2 Juli 2012. Materi tersebut diklasifikasi menjadi tiga kelompok:

Kelompok pertama, Masail Asasiyah Diniyyah Wathaniyyah(Masalah prinsip keagamaan dan kebangsaan), diantaranya: etika berdemonstrasi dan berekspresi, Implementasi konsep HAM dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, serta Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada).

Kelompok kedua, Masail Fiqhiyyah  Waqi’iyyah Mu’ashirah(Masalah-masalah fikih tematik kontemporer), meliputi fatwa hukum seputar talak di luar pengadilan, perampasan asset milik pelaku tindak pidana korupsi, tindak pidana pencucian uang, hukuman bagi pengedar dan penyalahguna narkoba, nikotin sebagai bahan permen pengganti rokok, dana talangan haji, status kepemilikan setoran BPIH, hukum penempatan dana BPIH di bank konvensional, shalat Jum’at di gedung serbaguna.

Kelompok ketiga, Masail Qanuniyyah (Masalah-masalah hukum dan perundang-undangan), antara lain mengenai: RUU Kesetaraan dan Keadilan Gender, RUU Pemilihan Umum Kepala Daerah, RUU Kerukunan Umat Beragama, RUU Perguruan Tinggi, RUU Jaminan Produk Halal, RUU Hukum Terapan Peradilan Agama bidang perkawinan, Pelaksanaan dan Tindak Lanjut UU Pornografi, Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Kedudukan Anak sebagai pelaksanaan UU Perkawinan dan sebagainya.

“Keterlibatan lembaga fatwa se-Indonesia dalam forum ijtima’  dirasa penting, karena materi pembahasan yang akan diputuskan akan berdampak luas, sehingga keterlibatan berbagai lembaga fatwa tersebut diharapkan bisa menambah bobot dan legitimasi dari putusan yang akan ditetapkan,” ujar Ketua Umum MUI KH. Sahal Mahfudh. Desastian

(Voa-Islam) Jum’at, 29 Jun 2012
(nahimunkar.com)

0 komentar:

Posting Komentar

Raih Amal Shaleh, Sebarkan Artikel Ini...

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More