Membicarakan Syiah dan JR di Perpustakaan Jusuf Kalla



Perpustakaan Jusuf Kalla lantai 4 gedung Graha Pena Fajar Makassar dipilih oleh Redaksi Harian  Fajar sebagai tempat untuk menerima rombongan LPPI Makassar yang terdiri dari Ust. Muh Said Abd. Shamad, Lc, Prof. Dr. Amiruddin Aliah, Ilham Kadir, Muh  Ali dan saya sendiri Muh Istiqamah.

Direktur Utama Fajar, H. Syamsu Nur bersama redaktur Muh Nursam dan beberapa yang lain menerima kami di ruang baca tersebut. 

Ust. Said langsung menyampaikan beberapa hal yang dipandang perlu kepada Harian Fajar sebagai media yang mempunyai jangkauan yang luas di Sulawesi Selatan. Hal yang sangat mendasar perlu disampaikan adalah masalah keumatan.

Majelis Ulama Indonesia adalah lembaga resmi yang dipercaya oleh pemerintah dan masyarakat yang telah mengeluarkan beberapa fatwa tentang aliran keagamaan, seperti Islam Jama’ah, Ahmadiyah, Syiah dan lain-lain. Sorotan utama kami tertuju pada Syiah.

LPPI sendiri sudah membuat rangkuman fatwa dari buku Himpunan Fatwa MUI pusat dan deerah, Edaran Depag dan pernyataan tokoh ulama tentang Syiah. 

MUI Pusat telah memfatwakan agar mewaspadai masuknya Syiah di Indonesia karena teradapat perbedaan mendasar dengan ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Doktrin utama yang sudah banyak dipraktikkan olah Syiah Indonesia difatwakan HARAM oleh MUI Pusat. 

terdapat pedoman dari MUI Pusat tentang 10 kriteria aliran sesat, menurut Badan Silaturrahmi Ulama Pensatren Madura kesepuluh kriteria itu telah dianut dan diamalkan oleh Syiah, khususnya di Indonesia.
MUI daerah seperti Jawa Timur dan kota Madura mengeluarkan fatwa bahwa Syiah atau dengan nama samaran Mazhab Ahlul Bait sebagai aliran sesat dan menyesatkan.

Juga beberapa pernyataan penolakan dari para tokoh ulama di Indonesia seperti KH. Hasan Basri, KH. Hasyim Asy’ari dan ulama lokal Sulawesi Selatan seperti KH. Muh. Nur, KH. Sanusi Baco, Lc, dan Prof. Dr. KH. M Farid Wajdi dan yang lainnya.

Edaran Depag tahun 1983, menyatakan bahwa semua ajaran Syiah (yang telah disebutkan dalam rincian surat edaran tersebut, termasuk Syiah Imamiyah) itu tidak sesuai dan bahkan bertentangan dengan ajaran Islam yang sesungguhnya.

Rangkuman ini ditandatangani dan disetujui oleh dua ulama kharismatik Sulsel saat ini, KH. Jamaluddin Amin dari Muhammadiyah sekaligus Penasehat LPPI dan Prof. Dr. KH. M. Farid Wajdi, MA, dari NU, ketua Bidang Fatwa MUI Sulsel yang juga sekaligus penasehat LPPI.

Rangkuman fatwa-fatwa di atas menunjukkan bahwa Syiah memang bermasalah di Indonesia, termasuk tokoh utamanya, Jalaluddin Rakhmat. 

Poin selanjutnya adalah bahwa persoalan ini menjadi masalah besar, Jalaluddin Rakhmat sebagai tokoh utama Syiah Indonesia telah berani menghina, melaknat, mencela dan bahkan mengkafirkan sejumlah sahabat dan ulama.

Khusus mengenai Jalaluddin Rakhmat, sebagaimana disampaikan oleh Ust. Said bahwa tokoh yang satu ini banyak melakukan kecurangan ilmiah dalam berbagai karya-karyanya, plagiarisme, potong-memotong perkataan ulama dan berbagai tindak ketidakjujuran lainnya. 

Lewat audiensi ini kiranya Harian Fajar dapat berperan dalam menjaga umat ini dari ragam penyimpangan  akidah, terutama dapat menyampaikan kepada publik tentang program doktoral Jalaluddin Rakhmat di UIN Alauddin, karena LPPI berpendapat bahwa hal itu telah melanggar statuta UIN Alauddin terutama yang terkait penggunaan gelar asli tapi palsu (aspal). 

Surat klarifikasi UNPAD dengan Nomor: 9586/UN6.RKT/KU/2012, perihal: Klarifikasi Mengenai Prof. Dr. Jalaluddin Rakhmat, tertanggal 23 April 2012 berbunyi; (1) Bapak Jalaluddin Rakhmat, belum memiliki gelar Guru Besar di Universitas Padjadjaran; (2) Untuk gelar Doktor (Dr), secara administratif kami belum menerima ijazahnya. 

Dengan surat ini, terungkaplah sedikit kecurigaan kami, ternyata benar beliau belum bergelar Guru Besar. Polemik ini pernah dijawab oleh Ketua IJABI Sulsel di Fajar, 21/5/2012, bahwa bisa jadi gelar Guru Besar tersebut tidak diperoleh di Unpad namun di PT yang lain, naifnya nama Perguruan Tingginya tidak disebut. Cerita tanpa fakta adalah sebuah dongeng.

Untuk memperkuat ini, selanjutnya kami tabyyun ke DIKTI pusat mengenai klarifikasi penyetaraan gelar akademik Jalaluddin Rakhmat yang diperoleh di luar negeri, Amerika dan Australia. Tak berselang begitu lama, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi menjawab surat kemi secara resmi juga dengan nomor: 1061/E3.2/2012, perihal: Klarifikasi Penyetaraan Ijazah Luar Negeri, tertanggal 14 Juni 2012, berbunyi, “Sehubungan dengan surat saudara perihal permohonan klarifikasi Ijazah Sdr. H. Jalaluddin Rakhmat lulusan IOWA State University (Master) dan Australian National University (Doktor), bersama ini kami informasikan bahwa yang bersangkutan belum pernah melakukan penyetaraan ijazah baik Master maupun Doktornya. Dengan demikian Direktoral Jenderal Pendidikan Tinggi tidak memiliki data tentang yang bersangkutan.”

Penyebaran ajaran Syiah di Indonesia begitu pesat dan bebas, padahal MUI sejak dahulu telah memasang warning atau peringatan dini kepada umat Islam Indonesia. Ini bukti bahwa MUI-MUI daerah tidak mengindahkan rekomendasi MUI Pusat tersebut, akhirnya mereka melemah dan kurang mengurusi masalah-masalah seperti ini yang amat sangat membahayakan akidah umat.

Terakhir Ust. Said menginfokan bahwa Quraish Shihab dalam bukunya Sunnah-Syiah Bergandengan Tangan, Mungkinkah? menyebutkan aturan main Sunnah-Syiah yang diputuskan dalam Muktamar Doha tahun 2007 bahwa negara Sunni tidak boleh menjadi sasaran dakwah penganut Syiah dan begitu pula sebaliknya, dan keterangan Prof. Dr. Yunahar Ilyas, ketua MUI Pusat dan PP. Muhammdiyah, bahwa dimana saja negara yang dimasuki oleh Syiah akan terjadi konflik horizontal, dan ini terbukti terjadi di Pakistan, Irak, Yaman, Lebanon dan terkhir di Suriah sekarang, dimana pemimpin Suriah adalah penganut Syiah telah membantai sekitar 15.000 kaum Muslimin di sana.

Di tengah pembicaraan tiba-tiba Prof. Amiruddin Aliah berinisiatif untuk menghadiahkan buku kumpulan fatwa MUI sejak tahun 1975 yang kami bawa, setelah disepakati oleh Ust. Said dilangsungkanlah acara serah-terima hadiah secara resmi kepada perpustakaan Jusuf Kalla.

Sebagai closing statement Prof. Amiruddin Aliah menambahkan dengan pernyataan tegas kepada Fajar, bahwa peran pers sangat penting untuk menjaga umat. Penyesatan umat melalui pers adalah sebuah kejahatan yang semestinya ada konsekwensi hukumnya. 

 LPPI adalah lembaga yang bertujuan memantapkan dan meluruskan akidah umat, bukan lembaga yang bersifat radikal dan teroris, bahkan benar-benar berusaha menjaga umat dari penyesatan.” Tutup Prof. Amiruddin Aliah yang menjabat sebagai koordinator Pembina LPPI Indonesia Timur.

Laporan oleh: Muh. Istiqamah (wakil sekretaris LPPI Indonesia Timur) berita terkait baca juga di Harian Fajar, Jumat 29 Juni 2012 hal 10

0 komentar:

Posting Komentar

Raih Amal Shaleh, Sebarkan Artikel Ini...

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More