Jangan (Mau) Diperdaya Ayatullah Iran



Oleh. K.H. M. SAID ABD. SHAMAD, Lc
Bolehkan kita berkata, “Ketika Republik Indonesia (RI) dan Republik Maluku Selatan (RMS) mengakui tanah air yang sama, bahasa yang sama, negara yang sama, dan bangsa yang sama, mengapa perbedaan dibesar-besarkan?” Tentunya tidak boleh! Ini tanggapan penulis terhadap ungkapan Prof. Dr. Kamaruddin Amin yang berbunyi,  “Ketika Sunni dan Syiah mengakui Tuhan yang sama, Nabi yang sama, Al Quran yang sama, kiblat yang sama, syahadat yang sama mengapa perbedaan harus dibesar-besarkan?” (Fajar, Selasa, 28/2/2012).
Prof. Kamaruddin adalah penulis kedua kesan-kesan perjalanan ke Iran oleh pegurus MUI Pusat dan Daerah baru-baru ini, setelah Prof. Dr. Hamdan Juhannis, menulis kesan-kesannya tiga kali berturut-turut di Fajar, 15,16, dan 17 Feb 2012 yang lalu. Menurut Prof. Hamdan, ini adalah kerjasama Majelis Ulama Indonesia (MUI) dengan Mushtafa International University (MIU), dan beberapa Guru Besar serta Doktor UIN Alauddin Makassart mewakili MUI Sulsel dalam rombongan ini dimana Prof. Dr. H. Umar Shihab adalah inisiator kegiatan akdemik di Iran.
Disini penulis meragukan, betulkah kegiatan ini kerjasama resmi  MUI dengan MIU Iran, karena MUI telah jelas sikapnya terhadap syiah: 1. Bahwa mayoritas umat Islam Indonesia adalah penganut paham Sunni (Ahlussunnah wal Jamaah) yang tidak mengakui dan menolak paham Syiah secara umum dan ajarannya tentang nikah mutah secara khusus (Himpunan Fatwa MUI, hal. 351). 2. Faham Syiah mempunyai perbedaan pokok dengan mazhab Sunni yang dianut oleh umat Islam Indonesia. 3. Syiah pada umumnya tidak mengakui kekhalifaan Abu Bakar, Umar, dan Usman-radhiyallahu anhum- sedang Ahlussunnah wal Jamaah mengakui keempat khulafaur rasyidin tersebut. 4. Mengingat perbedaan pokok antara syiah dan Ahlussunnah wal Jamaah, terutama mengenai perbedaan tentang “Imamah” (Pemerintahan), Majelis Ulama Indonesia menghimbau kepada umat Islam Indonesia yang berpaham Ahlussunnah wal Jamaah agar meningkatkan kewaspadaan terhadap kemungkinan masuknya paham yang didasarkan atas ajaran Syiah. (H. fatwa MUI. Hal. 48-49).
Pada selasa sore, 28/02/12  penulis kirim pertanyaan  kepada beberapa pengurus MUI Pusat, tentang perjalan ke Iran kali ini, maka Dr. KH. Cholil Nafis (Sekertaris Komisi Pengkajian dan Penelitian MUI Pusat) menjawab, “Itu bukan keputusan dan bukan kerjasama resmi MUI.” Lebih tegas lagi Prof. Dr. Yunahar Ilyas (Ketua MUI Pusat) menyatakan , “Rapat MUI sudah memutuskan bahwa tidak ada kunjungan resmi atasnama MUI ke Iran, itu semua kunjungan atasnama pribadi walaupun pengurus MUI baik Pusat maupun Daerah.” Setahu penulis ini adalah untuk keduakalinya pengurus MUI Pusat Prof. Umar Syihab melakukan inisiatif pribadi dengan mengatasnamakan MUI Pusat, dengan mengirim para Guru Besar dan Doktor UIN Alauddin Makassar dan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ke Iran untuk menerima “pelajaran” dari para Ayatullah di sana, agar kembali ke Indonesia dan menyampaikan pesan dan kesan yang berbeda dengan sikap resmi MUI Pusat di atas.
Pada perjalan pertama, harian Fajar memuat tulisan dengan judul, MUI: Syiah Sah Sebagai Mazhab Islam. Di antara beritanya: di tengah upaya ormas-ormas Islam tertentu menyesatkan aliran Syiah di Indonesia, petinggi MUI Pusat justru menempuh sikap sebaliknya. Ketua MUI Pusat Prof. Dr. Umar Syihab menandatangani naskah kesepahaman (Memorandum of Understanding) dengan Sekjen Majma’ Taqrib Bainal Madzahib, Ayatullah Ali Taskiri. Poin penting dalam Mou tersebut adalah pengakuan bahwa Syiah adalah termasuk salah satu mazhab dalam Islam yang sah di Indonesia. Sekretaris MUI Sulsel Pro. Dr. Ghalib yang ikut dalam rombongan mengatakan, “Saya fikir perbedaan kita (Sunni) dan Syiah hanya soal Imamah, dan itu tidak menjadikan mereka sesat.” Ghalib pun mengakui bahwa memang ada kelompok  dari ormas yang mempermasalahkan keberadaan Syiah di  Sulsel, namun ia meyakinkan MUI akan berupaya menyelasaikan perbedaan pandang antar kelompok Islam ini secara damai. (Ahad, 1 Januari 2012).
Prof. Kamaruddin dalam tulisannya tersebut mengatakan bahwa Abu Bakar, Umar, dan Usman adalah Sahabat yang mereka hormati. Di bagian lain beliau menulis, “Perbedaan yang paling mendasar yang diakui oleh mereka adalah tentang Khilafah, mereka mengakui bahwa yang berhak menjadi Khalifah setelah Nabi adalah Ali, bukan Abu Bakar, Umar, dan Usman.” (Fajar, Selasa, 28 Feb 2012)
Di sini penulis menilai bahwa sebagian Guru Besar UIN Alauddin Makassar dengan mudah dikelabui oleh para Ayatullah Syiah di Iran sehingga dengan enteng mengatakan, “Mengapa perbedaan ini perlu dibesar-besarkan?” Padahal justru soal Khalifah sesudah Nabi yang disebut juga Imamah inilah yang menjadi alasan utama MUI Pusat menyerukan agar mewaspadai masuknya ajaran yang berdasarkan paham Syiah. Imamah menurut Syiah adalah salahsatu rukun iman dan merupakan pangkat kepemimpinan berupa penunjukan ilahi kepada Imam Ali ra dan Imam-imam sesudahnya yang berjumlah duabelas. Siapa yang mengingkarinya adalah kafir. Berkata Al Mufid, “Sepakat Syiah Imamiah bahwa barangsiapa yang mengingkari salahseorang dari Imam-imam itu dan menolak kewajiban dari Allah untuk mentaatinya, maka ia kafir lagi sesat dan kekal dalam neraka.” (Biharul Anwar lil Majelisi, jilid XXIII, hlm. 390). Berkata Assaduq, “Keyakinan kami terhadap orang yang mengingkari Imamahnya amirul mukminin dan Imam-imam sesudahnya sama dengan orang yang mengingkari kenabian seluruh para nabi. Dan keyakinan kami terhadap orang yang mengakui kepemimpinan Amirul Mukminin (Ali) tapi mengingkari kepemimpinan salahseorang dari Imam-imam sesudahnya sama dengan orang yang mengakui seluruh nabi tapi mengingkari kenabian Muhammad saw.” (Risalatul I’tiqadaat, hlm. 103). Berkata Emilia Renita, Sekretaris IJABI dalam bukunya yang diedit oleh suaminya, Dr. Jalaluddin Rakhmat, “Yang tidak mengenal imam, mati jahiliah. Mati jahiliah berarti mati tidak dalam keadaan Islam.” (40 Masalah Syiah, hlm. 98). Dr. Jalaluddin Rakhmat yang menulis kata pengantar sebagai editor dalam buku tersebut mengatakan, “Secara khusus, sebagai Ketua Dewan Syuro Ikatan Jama’ah Ahlulbait Indonesia, kami memberikan buku ini kepada seluruh anggota IJABI sebagai pedoman dakwah mereka.” Dari keterangan penulis di atas apakah bijaksana dan tepat pernyataan kedua Guru Besar UIN Alauddin Makassar di atas, “Mengapa perbedaan harus dibesar-besarkan dan saya fikir perbedaan kita (Sunni) dan Syiah hanya soal Imamah, dan itu tidak menjadikan mereka sesat.”  
Maka sebagai Guru Besar UIN Alauddin seharusnya hati-hati dalam menerima informasi (tabayyun) yang sepihak agar pernyataannya dapat obyektif. Kenapa harus jauh-jauh pergi mendengar tentang Syiah, sedang LPPI sudah sekian lama mau menghadap UIN Alauddin untuk menjelaskan tentang hal itu namun ditolak secara langsung atau tidak langsung.
(Ketua LPPI Makassar, Anggota Komisi Dakwah MUI Makassar)
(Muis/LPPIMakassar.blogspot.com)
  

0 komentar:

Posting Komentar

Raih Amal Shaleh, Sebarkan Artikel Ini...

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More