Masalah Ada Pemurtadan di Perguruan Tinggi Islam Kini Makin Nyata


Keresahan Ulama dan Tokoh Islam Cukup dikilahi dengan apa yang mereka sebut hak yang tidak dapat dicampuri (kecuali bila yang mencampuri itu pihak pemurtad seperti Dr Naser Hamid Abu Zaid yang sudah divonis murtad oleh Mahkamah Agung Mesir 1996, malah diundang oleh Kementerian Agama untuk menatar para dosen perguruan tinggi Islam se-Indonesia di Riau 2007). Jadi alasan bahwa perguruan tinggi Islam tidak dapat dicampuri urusannya oleh pihak lain, itu kalau program pemurtadannya diingatkan oleh ulama dan tokoh Islam. Tapi kalau yang bercampur tangan itu dari pihak yang membahayakan aqidah Islam, bahkan tokoh murtad tingkat dunia, maka justru diundang untuk mengajari.
Ya, tokoh murtad tingkat dunia malah diundang untuk menatar dosen perguruan tinggi Islam (IAIN, UIN, STAIN dan sebagainya) se-Indonesia. Sebaliknya, tokoh dari aliran sesat syiah yang oleh Departemen Agama Surat Edaran 1983 bahwa aliran syiah itu ditegaskan menyimpang dari Islam dan tidak sesuai dengan Islam, justru diberi peluang untuk meraih program doctoral ilmu Islam. Ketika diprotes, lalu dikilahi bahwa perguruan tinggi tidak boleh dicampuri urusannya dan itu hak melayani siapa saja, katanya.

Kasus Program doctoral tokoh Ijabi-Syiah Jalaluddin Rakhmat  di UIN Alauddin Makassar yang diprotes para ulama dan tokoh Islam, hanya dikilahi seperti itu, sampai tingkat pusat Kementerian Agama sekalipun.
Berikut ini sebegitu jelasnya alasan para pemrotes terhadap UIN Alauddin. Namun jurus dhalim dan bahkan teror aqidah berkedok ilmiah dari para pelaksana pendidikan Islam (?) di UIN bahkan petingginya di Kementerian Agama tampaknya lebih memilih jalan yang membela perusakan aqidah dibanding aqidah Islam.
Berikut ini uraian dan beritanya.
***
Inilah Alasan Tokoh Islam Menolak Program Doktoral Jalaluddin Rakhmat di UIN Alauddin Makassar
  • Pejabat terkait UIN Alauddin sangat tidak empati, tidak lagi mengenal kearifan local dan tidak lagi mau memahami aspirasi masyarakat dari tokoh Islam, Ulama dan Zuama di Makassar
  • Pejabat terkait UIN Alauddin ikut ambil bagian tersebarnya perbuatan haram, nikah mut’ah dikalangan mahasiswa (i), perbuatan mencela-cela sahabat dan shalat 3 waktu.
  • Pejabat terkait UIN Alauddin telah menyalahgunakan jabatannya untuk memperkuat dominasi aliran menyimpang di UIN Alauddin sendiri, seperti Pluralisme dan Syiah.
  • UIN Alauddin telah menodai Islam, melanggar Alquran dan Hadits, mengabaikan peringatan para Ulama sejak dahulu, melecehkan Depag dan MUI (tentang menyimpangnya Syi’ah dari Islam) dan tidak menghiraukan pernyataan Ulama dan Zuama Islam setempat, serta mengabaikan sejarah UIN Alauddin sendiri.
  • Pejabat terkait UIN Alauddin telah ikut membantu penggunaan gelar palsu, memuliakan orang yang di-black list di tempat lain karena penyimpangan akidahnya.
  • Pejabat terkait UIN Alauddin secara sadar atau tidak sadar telah mempraktekkan dan mengemban misi kaum orientalis dan misionaris untuk menyebarkan ajaran-ajaran sempalan agar merusak Islam yang murni (akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah)
*** 

Oleh: KH. Muh Said Abd Shamad, Lc 
(ketua LPPI Makassar)
A.    Beberapa Kesalahan UIN Alauddin
  1. Sengaja menutup mata bahwa JR itu Syiah, yang mencela bahkan melaknat sahabat dan telah nyata  kedustaannya. Dan sepertinya tidak tahu hukum fiqhi Islam terhadap pendusta dan pencela salaf bahwa tidak boleh diterima persaksiannya, apalagi diberi kehormatan sebagai doktor agama Islam.
  2. Sepertinya tidak tahu fatwa ulama dan Edaran Depag (Surat Edaran Depag No: D/BA.01/4865/1983, Desember 1983 tentang syiah, red nm)  serta Fatwa (rekomendasi, red nm) MUI Pusat tentang Syiah ( Himpunan Fatwa MUI,thn 2010 hal. 48), padahal UIN dibawahi Depag, dan cukup banyak pengurus teras MUI Sul-Sel dan MUI Makassar adalah juga guru besar UIN Alauddin Makassar. Dan MUI Bandung tahun 1985 telah mengeluarkan fatwa melarang Jalaluddin Rakhmat berpidato di Bandung karena Syiahnya (Jalaluddin Rakhmat, Sebuah Biografi Singkat: hal. 4). “Kalau sudah tahu lalu tetap menyepelekannya maka ini sangat menyedihkan”.
  3. Masyarakat Sulsel adalah Ahlus Sunnah, ingin agar anaknya dididik di UIN sesuai akidah Ahlus Sunnah, UIN menerima gaji dari pajak Ahlus Sunnah, UIN dibangun oleh ulama Ahlus Sunnah, kenapa UIN membiarkan bahkan membantu pengrusakan akidah Ahlus Sunnah dengan akidah Syiah dan pluralism seperti sekarang ini?
  4. Mengabaikan visi dan misi UIN Alauddin sendiri sebagai pusat keunggulan akademik dan intelektual yang mengintegrasikan ilmu-ilmu agama dan ilmu pengetahuan dan teknologi dan mengembangkan nilai-nilai akhlak mulia serta mengabaikan Pola Ilmiah Pokok UIN Alauddin yaitu kajian Al Quran-Hadis, perdamaian dan peradaban.
Ø  Mana bukti keunggulan akademik dan intelektual di saat:
  1. Tidak sadar bahwa JR Syiah, pencela salafus shaleh dan pendusta.
  2. Tidak mengerti bahwa Syiah telah dinyatakan sesat oleh ulama dahulu sampai sekarang, termasuk MUI dan Depag. Pencela salaf dan pendusta itu tidak boleh jadi saksi apalagi dinobatkan jadi doktor agama Islam.
  3. Tidak berani terbuka menjawab penolakan masyarakat dengan cara mengemukakan dalil yang kuat tentang kebenaran sikapnya dalam proses doktoral JR dalam suatu forum diskusi.
Ø  Mana bukti pengembangan nilai-nilai akhlak mulia di saat:
1.        Mengabaikan sikap ulama sejak dahulu.
2.        Mengabaikan Edaran Depag dan Putusan MUI
3.        Mendiamkan orang yang berdusta bahkan membelanya padahal kedustaaanya merusak masyarakat
4.        Membela bahkan memberi gelar penghormatan kepada orang yang akidah dan “fatwa”nya merusak masyarakat
5.        Mengabaikan pernyataan sikap dari para ulama dan zuama di Makassar
Ø  Mengabaikan pola ilmiah pokok UIN Alauddin Makassar karena:
1.        Tidak memberi argumentasi dari Al Quran dan Hadis
2.        Tidak mempertimbangkan perdamaian dan peradaban dalam putusannya
  B.     Akibat yang Akan Terjadi;
1.         UIN Alauddin telah menodai Islam, melanggar Alquran dan Hadits, mengabaikan peringatan para Ulama sejak dahulu, melecehkan Depag dan MUI dan tidak menghiraukan pernyataan Ulama dan Zuama Islam setempat, serta mengabaikan sejarah UIN Alauddin sendiri.
2.         UIN Alauddin menginjak-injak aturan Fiqhi Islam tentang pembohong dan pencela salaf.
3.         UIN Alauddin ikut memberi andil yang besar dan sangat signifikan akan semakin menyebarnya aliran-aliran sesat di Indonesia.
4.         Pejabat terkait UIN Alauddin telah menyalahgunakan jabatannya untuk memperkuat dominasi aliran menyimpang di UIN Alauddin sendiri, seperti Pluralisme dan Syiah.
5.         Pejabat terkait UIN Alauddin secara sadar atau tidak sadar telah mempraktekkan dan mengemban misi kaum orientalis dan misionaris untuk menyebarkan ajaran-ajaran sempalan agar merusak Islam yang murni (akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah)
6.         Pejabat terkait UIN Alauddin telah ikut membantu penggunaan gelar palsu, memuliakan orang yang di-black list di tempat lain karena penyimpangan akidahnya.
7.         Pejabat terkait UIN Alauddin ikut ambil bagian tersebarnya perbuatan haram, nikah mut’ah dikalangan mahasiswa (i), perbuatan mencela-cela sahabat dan shalat 3 waktu.
8.         Pejabat terkait UIN Alauddin sangat tidak empati, tidak lagi mengenal kearifan local dan tidak lagi mau memahami aspirasi masyarakat dari tokoh Islam, Ulama dan Zuama di Makassar.
Artikel ini adalah cuplikan dari isi makalah KH. Muh Said Abd. Shamad, Lc (Ketua LPPI Makassar dan Anggota Majelis Tarjih Muhammadiyah Sulawesi Selatan) yang disampaikan dalam acara dialog terbatas yang diadakan oleh FOKUS, yang mengundang LPPI Makassar, IJABI dan UIN Alauddin Makassar, pada acara dialog terbatas “Pemikiran dan Gelar Doktor Prof. Dr. Jalaluddin Rakhmat di UIN Alauddin dalam Timbangan” 29 oktober 2011, di Gedung Depsos, Jl Perintis Kemerdekaan, Makassar. bagi anda yang ingin membacanya secara utuh silakan download disini
Sumber: http://lppimakassar.blogspot.com/2012/01/mengapa-kita-menolak-program-doktoral.html
***
Segala hal yang mendatangkan keresahan masyarakat tidak boleh didiamkan
Ketua Komisi E DPRD Sulsel Yagkin Padjalangi juga mengaku sudah menerima pengaduan dari beberapa pihak terkait kemungkinan Kang Jalal meraih doktor bidang agama Islam dari UIN Alauddin.
“Beberapa hari lalu kami menerima pengaduan beberapa tokoh Islam. Mereka meminta kami turun tangan karena hal itu dianggap sangat meresahkan umat,” kata Yagkin.
Menanggapi aspirasi itu, Yagkin mengaku sudah menghubung Biro Mental Spiritual Pemerintah Provinsi Sulsel untuk segera turun tangan. “Kami di komisi E yang membidangi masalah pendidikan, kesejahteraan, dan agama secara resmi sudah meminta pemprov melalui biro mental spiritual untuk turun tangan. Menurut kami, segala hal yang mendatangkan keresahan masyarakat tidak boleh didiamkan. Kalau didiamkan bisa meledak suatu saat,” jelas Yagkin. [silum/trb] voaislam. (Terkait ‘Pengkafiran’ Shahabat Nabi, Gelar Doktor Kang Jalal Diprotes Ulama Sulsel, 19 July 2011, nahimunkar.com http://nahimunkar.com/7342/terkait-pengkafiran-shahabat-nabi-gelar-doktor-kang-jalal-diprotes-ulama-sulsel/).
***
Pidato rector UIN Alauddin seakan menjawab protes Ummat tersebut. Jalaluddin Rakhmat tampaknya diberi peluang untuk meraih doctor. Inilah beritanya.
***

Rektor Singgung Kasus Kang Jalal di Pesan Aljamiah Wisuda

washilah-online
Kamis, 29 Desember 2011 | Suryani Musi
Washilah Online-Adanya kritikan pedas dari Lembaga Penelitian dan Pengkajian Islam (LPPI) Makassar, Wahdah Islamiyah, dan Forum Pembela Islam (FPI) terhadap Universiats Islam Ngeeri (UIN) Alauddin Makassar berkenaan akan pemberian gelar doktor kepada Jalaluddin Rakhmat (Kang Jalal) disinggung di awal pidato Rektor pada pesan Aljamiah Wisudawan di Auditorium Kampus II Samata, Kamis (29/12/2011).
“Jawaban kami, UIN tidak memberi gelar doktor. Tetapi bersangkutan mendaftar secara resmi melalui program doktor by research,”kata Rektor.
Meski kenyataannya, kelompok-kelompok tersebut dinilai mengadukan UIN ke Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) Tingkat I, dan Komisi E, UIN dan Kemenag Provinsi Sulawesi Selatan diundang untuk rapat dengar pendapat.
“Kesimpulannya UIN didukung oleh DPRD Tingkat I,” tambah Rektor.
Tidak hanya sampai di situ, UIN kembali dilaporkan ke Gubernur Provinsi Sulsel, kembali UIN memenuhi undangan tersebut.
“Namun, pada pertemuan itu sama dengan pihak DPRD I. tidak boleh mebgintervensi tupoksi perguruan tinggi. Bahkan terakhir saya dengar dari salah seorang pimpinan Pusat Majelis Ulama Indonesia (MUI), masalah ini juga ramai dibicarakan di MUI pusat,”imbuhnya.
Meski sampi sekarang ini, seperti yang dibahasakan oleh Rektor, belum ada undangan dari MUI untuk UIN. Secara lisan Rektor telah menyampaikan kepada sekjen Kementrian Agama, Bahrul Hayat Ph D, namun tanggapannya kurang lebh sama dengan yang sebelumnya.

“UIN Adalah perguruan tinggi negeri. Berkewajiban melayani hak masyarakat untuk memperoleh pendidikan guna mencerdaskan kehidupan bangsa. Tanpa membedakan suku, agama, ras, dan antar golongan,”tambahnya lebih lanjut. http://www.washilah-online.co.cc/2011/12/rektor-singgung-kasus-kang-jalal-di.html
***
Masalah Ada pemurtadan di IAIN _UIN dan semacamnya tampaknya tambah nyata
Upaya para ulama dan tokoh Islam serta dewan perwakilan untuk melindungi Ummat Islam dari pemurtadan ataupun perusakan aqidah ternyata disepelekan. Dengan dalih perguruan tinggi tidak boleh dicampuri, dan juga dalih melayani semua pihak (sampai yang memurtadkan, menghina sahabat Nabi?) maka program pemurtadan itu diterus-teruskan. Dari perguruan tinggi –yang walau diberi label Islam tetapi membayakan Islam–  sampai Kementrian Agama, sama saja, sami mawon. Ada program pengkafiran terhadap Ummat Islam. Kalau tidak, masa tokoh murtad tingkat dunia malah didatangkan ke Indonesia untuk menatar para dosen perguruan tinggi Islam se-Indonesia. Itu sudah bukti nyata.
Lebih menyakitkan hati lagi, Ummat Islam yang sudah berupaya keras, cukup dikilahi dengan dalih seperti tersebut, dari Daerah sampai pusat Kementerian Agama.
Semoga Allah Ta’ala mengadili mereka dan meresahkan mereka sebagaimana mereka telah meresahkan Ummat Islam yang memperjuangkan aqidah Islamiyahnya selama ini namun dirusak lewat perguruan tinggi Islm se-Indonesia yang dikomandoi oleh Kementerian Agama yang dulunya Departemen Agama. Hingga Prof HM Rasyidi –mantan MenreriAagama pertama– yang berkirim surat ke Departemen Agama tentang bahayanya buku Harun Nasution tokoh di IAIN Jakarta  yang diperuntukkan perguruan tinggi Islam di Indonesia zaman Orde Baru (hingga kini) tidak dijawab sama sekali. Justru yang dilaksanakan adalah program yang membahayakan aqidah Islam itu. (lihat buku-buku Hartono Ahmad Jaiz seperti buku Ada Pemurtadan di IAIN, Aliran dan Paham Sesat di Indonesia, Bahaya JIL dan FLA, Islam dan Al-Qur’an Pun Diserang, Lingkar Pembodohan dan Penyesatan Ummat Islam, dan sebagainya). Dan berita kasus tokoh aliran sesat diberi peluang meraih doktor tersebut dapat dirasakan, betapa tambah kentalnya, yang cukup menyakitkan hati Ummat Islam.
Ketika kenyataannya seperti ini, maka secara sekilas dapat disimpulkan, dulu para ulama dan Ummat Islam lah yang berjuang mati-matian hingga banyak yang gugur dalam berperang merebut kemerdekaan dari penjajah kafir Belanda. Namun setelah merdeka, justru Ummat Islam ini menjadi sasaran utama, aqidahnya dirusak oleh penjajah kafir, dan yang sangat menyakitkan karena pengkafiran atau pemurtadan dengan aneka cara dan materi serta dalih itu yang jadi misi penjajah modern kini justru para pemegang amanah kemerdekaan. Benar-benar pengkhianat bangsa bahkan pengkhianat agama! Betapa menyakitkannya, wahai sauadra-saudaraku  Ummat Islam semuanya!
(nahimunkar.com)

0 komentar:

Posting Komentar

Raih Amal Shaleh, Sebarkan Artikel Ini...

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More