Nikah Mut’ah Bukan Solusi


Diskusi Ilmiah mengenai nikah mut’ah di gedung IMMIM, Ahad, 25-4-2010 dengan narasumber tunggal Prof. Dr. H.M. Quraisy Syihab, M.A berlangsung dengan baik dengan beberapa catatan wartawan yang dimuat di harian Fajar sebanyak 2 kali berturut-turut Senin dan Selasa (26-27 April 2010). Pada akhir diskusipun dibagikan makalah dari narasumber. Dari tulisan wartawan dan makalah tersebut dipahami Prof. Quraisy memandang bahwa;
1.      Para ulama berbeda pendapat mengenai apakah benar Nabi SAW pernah mengharamkan nikah mut’ah itu
2.      Larangan Umar bin Khattab RA terhadap nikah mut’ah bukan pengharaman suatu syariat, tetapi demi menjaga kemaslahatan ummat kala itu
3.      Pendapat yang kompromistis ialah pendapat syekh Muhammad Thahir bin Asyur, mufti Tunisia yang mengatakan bahwa Nabi SAW dua kali mengizinkan nikah mut’ah dan dua kali melarangnya. Larangan ini bukan pembatalan, tetapi penyesuaian dengan kondisi, kebutuhan yang mendesak atau darurat. Maka nikah mut’ah itu hanya diperbolehkan dalam keadaan darurat, seperti bepergian jauh atau perang dan tidak membawa istri Tanggapan penulis sebagai berikut:
1.      Para ulama telah ijma’  bahwa nabi SAW telah mengharamkan nikah mut’ah didalam hadis yang sahih: Dulu saya mengizinkan kamu nikah mut’ah dengan wanita, dan Allah telah mengharamkannya sampai hari kiamat. Maka barang siapa yang di sisinya ada wanita (yang dinikahi secara mut’ah) maka biarkanlah ia pergi dan janganlah kamu mengambil (kembali) sedikitpun apa yang kamu berikan kepada mereka (H.R. Muslim). Dari Salama bin al Akwa’ RA berkata: Rasulullah SAW telah memberikan kelonggaran pada tahun Authas untuk nikah mut’ah selama tiga hari kemudian beliau melarangnya (H.R. Muslim)
Berkata Ali RA Nabi SAW telah melarang nikah mut’ah pada tahun (khaibar). (H.R. Bukhari Muslim). Masih dari Ali RA bahwa Rasulullah SAW telah melarang nikah mut’ah dan keledai kampung pada hari khaibar (H.R. Imam yang tujuh kecuali Abu Dawud). Oleh karena itu, dalam al Fiqh al Islamiy Wa Adillatuh Dr. Wahbah al Zuhaily menyebutkan: Para Imam mazhab yang empat dan jumhur (mayoritas) para sahabat menetapkan bahwa nikah mut’ah hukumnya haram dan batil (Jilid 7 hal 64). Juga di konferensi NU di Mataram pada komisi masail menetapkan nikah mut’ah haram. Alasannya tidak sesuai dengan mazhab Ahlussunnah wal jamaah yang dianut dikalangan NU. K.H. Jalaluddin Sanusi ketua Muhammadiyah daerah Makassar mengatakan melalui hp kepada penulis bahwa, sudah pasti Muhammadiyah mengharamkan nikah mut’ah sebagaimana golongan Ahlussunnah wal Jamaah lainnya. K.H. Muhammad Ahmad (Ketua MUI Makassar) menegaskan di akhir diskusi ilmiah tersebut bahwa MUI pusat telah menetapkan; “ Nika
h Mutah Haram” (Kumpulan Fatwa MUI hal 170-173)
2.      Larangan Umar RA adalah merupakan larangan syariat karena  ia paham bahwa Rasul SAW telah mengharamkan nikah mut’ah dua kali setelah menghalalkannya dua kali pula. Ada beberapa sahabat yang tetap membolehkan praktek nikah mut’ah karena belum mendapat informasi selengkapnya. Namun setelah Umar RA melarangnya maka mereka sepakat ikut larangan tersebut sehingga dapat disebut ijma’ sahabat. Berkata mamduh al-Buhairiy; sewaktu Umar RA menetapkan larangan nikah mut’ah di hadapan para sahabat RA, maka tidak seorangpun diantara mereka yang menyanggahnya. Padahal para sahabat sangat kritis terhadap hal-hal yang bertentangan dengan agama. Para khalifah pun tidak segan-segan merubah pendapatnya jika bertentangan dengan kebenaran. Contoh, disaat Umar RA ingin membatasi mahar wanita, seorang ibu berkata kepadanya; wahai Umar apakah kamu ingin membatasi sesuatu yang tidak dibatasi oleh Allah dan RasulNya? Bukankah Allah berfirman: Dan kamu telah member (mahar) salah seorang diantara mereka dengan harta yang banyak (Q.S. AnNisa,4:20). Umar segera menjawab; Ibu ini yang benar dan Umar yang salah (syiah-minhum wa alaihim, 209-210). Andaikata larangan Umar RA terhadap nikah mut’ah ini tidak sesuai syariat, pasti para sahabat menegurnya. Bahkan diantara para sahabat yang ada pada saat itu adalah Ali RA, apakah beliau akan mendiamkan kesalahan Umar RA. Bukti kebenaran larangan Umar RA terhadap nikah mut’ah ialah bahwa setelah Ali RA menjabat khalifah, beliau tetap mengamalkan larangan Umar itu dan tidak merubahnya.
3.      Setelah jelas status nikah mut’ah itu diharamkan maka yang diharamkan itu tidak boleh menjadi solusi bagi remaja atau lelaki yang merasa dirinya darurat lalu menempuh nikah mut’ah. Membolehkan yang haram dengan alasan darurat tidak boleh sembarangan, bisa merusak norma agama, karena bisa  memudah-mudahkan darurat, sehingga yang bukan darurat didaruratkan. Babi boleh dimakan dikala darurat, jika tidak ada makanan yang lain. Firman Allah: Sesungguhnya Ia mengharamkan atas kamu bangkai, darah, daging babi dan (daging) hewan yang disembelih dengan (menyebut nama) selain Allah. Tetapi barang siapa yang terpaksa (memakannya) bukan karena sengaja dan melewati batas, maka tidak ada dosa atasnya (Q.S. 2;173). Jadi, dibolehkan memakan yang diharamkan saat darurat, karena jika tidak manusia dapat mati.
Ini jauh berbeda dengan masalah kebutuhan syahwat. Di sini tidak ada istilah darurat, jika tidak tersalurkan satu bulan, satu tahun, 10 tahun sama sekali tidak menimbulkan ancaman jiwa. Prof. Quraisy juga memuji Abbas Al Aqqad (w.1994M) sebagai cendekiawan muslim Mesir yang diakui otoritas dan integritasnya yang membenarkan pendapat Bertrand Russel (w.1970M) philosof Inggris yang mengusulkan agar para orang tua muda-mudi itu masing-masing tetap memberi mereka biaya studi, dan masing-masing juga dalam saat yang sama “menikah” sambil menghindari lahirnya anak. Jika mereka telah selesai studinya, maka mereka boleh melanjutkan pernikahan mereka atau mengakhirinya dengan baik. Al-Aqqad berkomentar; Islam telah memberi jalan keluar menyangkut problema semacam ini terhadap anggota militer dengan mengizinkan mereka yang meninggalkan istrinya untuk kawin mut’ah. Agaknya- kata Al-Aqqad- tidak keliru menganalogikan siapa yang melakukan studi dengan tentara yang terlibat dalam peperangan. Ini yang ditulis oleh Prof. Quraisy dalam makalahnya “nikah mut’ah dan sirri’ hal 5, seperti juga yang dimuat dalam bukunya: “Perempuan” hal 198-199. Sebagaimana Prof. Quraisy menganggap pendapat syekh Muhammad bin Asyur, mufti Tunisia yang membolehkan nikah mut’ah bagi yang darurat seperti bepergian jauh (atau perang dan tidak membawa istri sebagai pendapat yang kompromistis. Menurut hemat kami tidak sepantasnya beliau menulis seperti ini, karena Al-Quran dan Sunnah serta para ulama yang mu’tabar tidak member jalan yang demikian. Dalam Al-Quran diterangkan jalan untuk menyalurkan keinginan syahwat yang halal ialah melalui istri dan atau budak. Selain itu maka ia melewati batas (Q.S. Al-Mu’minun,23:5-7). Nikah mut’ah melampaui batas karena wanitanya bukan istri dan bukan budak. Juga disebutkan dalam Al-Quran bahwa menikahi budak boleh jika tidak bisa menikahi wanita merdeka tapi jika sabar dan tidak menikahi wanita budak, maka itu lebih baik (S. An-Nisa,4:25). Jadi, ayat ini tidak menyebutkan nikah mut’ah sebagai jalan keluar. Dalam hadis nabi saw menyebutkan bahwa jika seorang lelaki belum mampu kawin, maka ber-puasa-lah. Jadi, disuruh untuk puasa, tidak disuruh nikah mut’ah. Juga ulama-ulama yang mu’tabar terutama imam empat mazhab sama sekali tidak menganggap nikah mut’ah sebagai solusi, bahkan sepakat mengharamkannya. Maka silahkan mencari solusi tapi jangan dengan yang diharamkan.(M.Said Abd.Shamad)

0 komentar:

Posting Komentar

Raih Amal Shaleh, Sebarkan Artikel Ini...

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More