Ulama Syiah Saudi Divonis Mati, Ini Ancaman Hizbullat, Syiah Iran dan Indonesia!


http://i.guim.co.uk/static/w-620/h--/q-95/sys-images/Guardian/Content_Distribution/General_images/2014/10/16/1413481591763/Portrait-of-Nimr-in-Bahra-012.jpgSebagaimana dilaporkan sebelumnya, Ulama Syiah Saudi divonis mati oleh Mahkamah Khusus yang menangani terorisme di Riyadh pada 15/10 karena dianggap mengancam ketahanan nasional.
Namr, Ulama Syiah Saudi memang dikenal permusuhannya yang sangat keras kepada pemerintah Saudi dan juga dukungannya kepada aksi demonstrasi menentang pemerintah yang terjadi di Bahrain. Di Saudi, Ulama Syiah ini sering memimpin demo anarkis di propinsi bagian timur saudi bahkan kadang menggunakan senjata api menghadapi aparat keamanan.
Keputusan ini lalu memunculkan beragam tanggapan dari pihak Syiah
Iran dan Hizbullat
Wakil Kementerian Luar Negeri Iran, Husain Amir Abd Lahyan, mengkhawatirkan keputusan ini akan menyebabkan kerusuhan dan konflik horizontal di daerah asal Namr al-Baqir. “Keputusan-keputusan seperti ini tidak akan berkontribusi dalam usaha mengembalikan kedamaian di daerah tersebut.” Ucapnya sebagaimana dilaporkan oleh Islammemo.
“Pihak yang bertanggung jawab di Saudi mestinya melihat masalah ini secara lebih dekat agar tidak menimbulkan kegoncangan di dunia Islam.” Sambung Husain Amir.
Tidak jauh beda dengan itu, Hizbullat dalam pernyataannya menyebutkan bahwa vonis mati yang dikeluarkan oleh Mahkamah Saudi terhadap Ulama Syiah Saudi, Namir Baqir al-Namr, adalah zalim dan tidak syar’i, bahkan keputusan ini merupakan langkah yang sangat membahayakan. Pihak Hizbullat meminta Saudi untuk menarik keputusan itu.

Urusan Khilafah dan Alasan Para Sahabat Mengakhirkan Penyelenggaraan Jenazah Nabi Saw

Oleh: Ust. Rapung Samuddin, Lc., MA.
Menilik fakta sejarah penunjukkan Abu Bakar al-Shiddiq ra sebagai khalifah pertama dalam Islam, seperti diriwayatkan imam-imam muktabar, nampak perhatian besar para shahabat ra terhadap persoalan politik, kepemimpinan, serta semangat menciptakan persatuan dalam barisan kaum muslimin. Terbukti melalui ijtihad mereka mengakhirkan penyelenggaraan jenazah Rasulullah SAW hingga tercapai kesepakatan siapa yang bakal menjadi khalifah bagi kaum muslimin. Memang sempat terjadi silang pendapatdan dialog antara kaum Muhajirin dan Anshar di Saqifah Bani Sa’idah.
Namun bukan sebagai perselisihan sebagaimana tuduhan sebagian kalangan. Syaikh al-Islam Ibnu Taimiyah (w. 728 H) mengatakan: “... semisal perdebatan yang terjadi pada pertemuan di Saqifah, dari proses hingga terjadi kesepakatan, tidaklah dikatakan sebagai sebuah perselisihan”.[1]
Pernyataan ini dipertegas oleh Abu al-Abbas al-Qurthubi (w. 656 H), melalui komentar beliau terkait peristiwa di Saqifah: “Dalam majelis tersebut, terjadi diantara mereka dialog, tukar pandangan dan sikap adil dalam menimbang (inshof). Semua itu menunjukkan akan pengetahuan (kesadaran) sebagian mereka akan keutamaan sebagian lainnya, dan bahwasanya hati-hati mereka sepakat untuk saling menghormati dan cinta pada sebagian lainnya...”.[2]
Nah, terkait keputusan para shahabat ra mengakhirkan penyelenggaraan jenazah Nabi SAW, hingga kelar seluruh persoalan kepemimpinan dalam negara, mungkin saja terlintas dalam benak sebagian orang, tak terkecuali para penulis sejarah tuduhan terhadap mereka akan sikap tamak terhadap kekuasaan serta perlombaan padanya, wal’iyadzubillah. Dugaan serta tuduhan semisal ini tidak lahir melainkan karena kejahilan terhadap perihal para shahabat yang mulia dan ajaran agama yang mereka emban. Untuk meluruskan hal tersebut, sekurangnya ada dua hal yang harus dipahami dengan baik:
Pertama: Orang yang memahami karakter aturan kekuasaan politik bangsa Arab zaman dimana Nabi diutus, mengkaji sirah perjalanan Nabi SAW, serta mendalami ajaran agama yang diemban dan diaplikasikan para sahabat -yakni Islam-, tentu tidak asing baginya akan rahasia mengapa kaum Muhajirin dan Anshar bersegera menyelesaikan persoalan khilafah sebelum menyelenggarakan jenazah Nabi SAW.
Perlu diketahui, diantara karakter politik yang mengakar pada masyarakat Arab sebelum bi’tsah (diutusnya Nabi), adalah pengangkatan pemimpin dalam setiap kabilah atau jama’ah yang kemudian disebut sebagai “al-sayyid” atau “Syaikh kabilah”. Tugasnya adalah menjaga persatuan, mengatur urusan, memimpin perang, menyambut utusan (duta), mengikat perjanjian damai dan selainnya. Olehnya, jika mereka wafat secara otomatis berpindah pada orang lain yang layak menggantikan posisinya.[2]
Perhatian besar dalam hal penunjukkan pemimpin yang mengurus persoalan-persoalan rakyat pada aturan politik bangsa Arab sebelum bi’tsah tersebut, mendapat respon dari Nabi SAW, yang kemudian disaksikan oleh para shahabat tatkala Daulah Islam eksis di kota Madinah. Tidak heran jika Nabi senantiasa menunjuk seseorang sebagai pemimpin pada saat pengiriman kombatan-kombatan kecil kendati jumlah mereka sedikit dan waktu keluarnya sangat pendek. Bahkan, tatkala beliau khawatir terjadi sesuatu yang buruk terhadap kombatan kaum muslimin dalam perang Mu’tah, beliau lantas mengajukan tiga nama yang bakal saling menggantikan dalam kepemimpinan. Beliau tidak pernah meninggalkan kota Madinah melainkan setelah menunjuk salah seorang yang mewakili beliau untuk sementara waktu sebagai pemimpin. Makanya, banyak sekali riwayat-riwayat dari Nabi SAW akan perintah menunjuk salah seorang sebagai pemimpin ketika keluar untuk bersafar.[3]
Respon terhadap karakter politik tersebut, yang kemudian direalisasikan oleh Rasulullah SAW dalam negara Islam, dalam situasi-situasi yang mungkin saja bukan darurat, menguatkan  dalam benak para sahabat akan kewajiban bersegera pada persoalan yang dikategorikan termasuk urusan paling mendesak dan darurat dalam sebuah negara yang baru terbentuk, yakni menegakkan dan mengangkat pemimpin kaum muslimin pada saat wafatnya Nabi SAW.
Kedua: Disisi lain, jika kita perhatikan kondisi darurat kota Madinah sebagai pusat Daulah Islam pasca wafatnya Nabi SAW, akan nampak bahwa mungkin saja kondisi tersebut menjadi alasan dan motivasi besar yang mendorong para shahabat segera menyelesaiakan persoalan khilafah sebelum menyelenggarakan jenazah Rasulullah SAW. Diantara kondisi-kondisi darurat tersebut adalah sebagai berikut:

Lagi, Seorang Santri Ditawari Nikah Mut'ah oleh Perempuan Syiah


Seorang teman bekerja di perusahaan koperasi Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar sebagai operator taksi. Salah seorang sopirnya menelpon bahwa ada penumpang wanita cantik mengenakan busanah muslimah dengan jilbab besar warna hitam menawarinya untuk nikah kontrak.

Sang teman yang bertahun-tahun mondok di Pesantren Istiqamah Maccopa-Maros, dan tahu tentang syariat agama Syiah terkait nikah mut'ah langsung menimpali sopirnya, katanya, Coba tanya itu cewek, apakah dia penganut Syiah? Dan wanita itu, ketika ditanya apakah dirinya menganut paham Syiah? Sontak berubah sikap dan merasa jika kedoknya terbongkar, ia pun bergegas turun dari taksi padahal belum sampai tujuan.

Cerita nyata di atas menggambarkan bengitu massifnya sekte Syiah dalam menjerat Ahlussunnah agar ikut tersesat bersama mereka, walau harus mengorbankan 'kemaluannya'. Di tengah dahsyatnya fitnatun-nisa' (godaan wanita), maka tidak sedikit pemuda Ahlussunnah yang tertipu, terjerat, lalu berkubang kesesatan bersama sempalan Syiah.

Nampaknya, fenomena nikah mut'ah alias kawin kontrak harus terus-menerus dipaparkan kesesatannya, sebab jika ini terus berlanjut akan merusak sendi-sendi syariat yang telah mengharamkan nikah mut'ah bahkan merontokkan khazanah dan budaya bangsa dan negara yang sangat menghargai sakralitas pernikahan. 

***

Pernikahan adalah akad yang sangat agung. Ia disebut 'mitsaqan ghaliza' karena dampak dari akad yang tak lebih dari satu menit itu amat luas. Ucapan akad pernikahan mengantarkan tanggungjawab yang dipikul seorang wali kepada seorang laki-laki yang menjadi suami. Akad pernikakahan juga menjadikan haram berubah wujud menjadi halal, yang dosa menjelma jadi pahala. Akad nikah juga melahirkan garis nasab di mana hak waris melekat padanya.

Pernikahan adalah kebaikan yang bertambah bersama berkah. Di dalamnya mencakup keberkahan dalam masa senang maupun sulit. Jadi, tidak sekadar berburu kesenangan semata melalui kelamin. 

Salah satu adat yang mirip dengan pernikahan namun secara esensi berbeda adalah nikah mut'ah. Nikah mut'ah atau kawin kontrak agaknya tak asing didengar masyarakat saat ini. Hubungan laki-laki dan perempuan yang diikat dalam perjanjian masa tertentu. Di dalamnya tidak aada pengakuan anak, terlebih waris. Beberapa disebutkan wanita dalam mut'ah tidak wajib untuk diberi nafkah lahir.

Karena itu, Majelis Ulama Indonesia (MUI) pernah mengeluarkan dua kali fatwa tentang nikah model ini. Pertama, menyoroti tentang nikah mut'ah dan nikah wisata yang tak jauh beda dari praktik nikah mut'ah.

Dalam sejarah Islam, praktik nikah mut'ah pernah dihalalkan. Seperti pendapat Imam Nawawi rahimahullah dalam "Syarah Shahih Muslim".  Menurut ulama besar mazhab syafi'i ini, yang benar dalam masalah nikah mut'ah adalah pernah diperbolehkan kemudian diharamkan dua kali. Diperbolehkan sebelum perang Khaebar, lalu diharamkan saat perang Khaebar. Pernah pula diperbolehkan tiga hari ketika Fathu Makkah tepatnya pada perang Authas kemudian setelah itu diharamkan selamanya hingga hari kiamat.

Fatwa MUI, ketika menyatakan keharaman nikah mut'ah menukil beberapa hadis. Seperti yang diriwayatkan Imam Muslim. Dari Rabi' bin Sabrah al-Juhani dari ayahnya, ia berkata, Saya hendak menghadap Rasulullah, namun beliau sedang berdiri antara Rukun Yamani dan Maqam Ibrahim dengan menyandarkan punggungnya ke Kakbah seraya bersabda, Wahai sekalian manusia, sesungguhnya aku memerintahkan kalian untuk istimta' daripada perempuan. Ketahuilah, sesungguhnya Allah SWT telah mengharamkan atas kalian hingga hari kiamat. Barangsiapa yang masih memiliki perempuan tersebut hendaknya melepaskannya. Jangan ambil sesuatu pun dari apa yang telah kalian bayarkan kepada mereka.

Dalam hadis lain, dari Iyas Ibnu Salamah dari ayahnya berkata, Rasulullah memberikan keringanan pada tahun Authas untuk melakukan mut'ah selama tiga hari kemudian melarang praktik tersebut, (HR. Muslim).

Dengan dasar itu, jumhur ulama mengharamkan praktik nikah mut'ah. Dalam Al-Qur'an, Dan di antara sifat orang mukmin itu mereka memelihara kemaluannya kecuali terhadap istri atau hamba sahaya mereka. Maka, sungguh mereka dalam hal ini tidak tercela, (QS. Al-Mu'minun: 5-6), wanita yang dinikahi secara mut'ah bukan termasuk istri atau hamba sahaya.

Meskipun dilaksanakan akad layaknya pernikahan, ada beberapa perbedaan antara akad nikah dan mut'ah. Akad mut'ah tidak saling mewarisi, iddah mut'ah juga tidak sama dengan iddah nikah sungguhan, seorang yang mut'ah tidak dianggap muhshan, nikah mut'ah bisa dengan sebanyak-banyaknya wanita, dan pastinya, nikah mut'ah bertentangan dengan tujuan pernikahan yang melanggengkan keturunan.

Dalam konteks Indonesia, Praktek nikah mut'ah dinilai MUI bertentangan dengan Kompilasi Hukum Islam dan UU perkawinan No 1 Tahun 1974, padahal, menaati peraturan pemerinath adalah sebuah kewajiban sesuai dengan kaidah fikih, Keputusan pemerintah mengikat dan menghilangkan perbedaan. Hukmul hakim yarfa'ul khilaf.

Komisi Fatwa MUI yang saat itu diketuai Prof KH Ibrahim Hosen memberi pertimbangan jika mayoritas umat Islam Indonesia adalah penganut Suni dan menolak ajaran mut'ah dalam paham Syiah secara umum. Sebagaimana dimaklumi, sekte Syiah sangat mendorong pengikutnya untuk melaksanakan nikah mut'ah, makin sering seseorang bermut'ah, makin tinggi pula derajatnya di sisi Tuhan. Tentu saja itu pendapat konyol dan sesat.

MUI menegaskan kembali dalam Munas tahun 2010 tentang nikah wisata. Nikah wisata juga dinyatakan haram karena hanya diniatkan untuk kebutuhan sesaat. Nikah wisata adalah salah satu bentuk dari nikah mut'ah. Dasar keharaman dalam hadis disebutkan dari Ali bin Abi Thalib, bahwa Rasulullah melarang nikah mut'ah pada perang Khaibar, juga melarang memakan daging keledai peliaharaan, (HR. Muttafaq 'alaihi).

Disertasi Jalaludin Rakhmat Ditolak Karena Penuh Paham Sesat dan Kecurangan Ilmiah

Kang Jalal: Gadis yang Dikejar-kejar di Aceh Karena Tak Pakai Jilbab Bisa Mati Syahid
Jalaluddin Rakhmat dalam Diskusi Budaya “Revolusi Mental; Dari Ali Hingga Jokowi” yang digelar di Universitas Paramadina 15/10 menjelaskan perjalanan dan lika-liku program doktoralnya yang sudah berjalan sekitar 6 tahun di UIN Alauddin Makassar itu.
“Saya sedang menulis sebuah disertasi yang kedua, dan ini mungkin disertasi yang paling lama yang saya kerjakan. Ini jadi sekian lama karena mungkin satu-satunya disertasi yang mendapat tekanan dari penduduk di sekitarnya. Sudah pernah didemo beberapa kali dan saya mau diancam mau dihukum mati (?). Kemudian dilaporkan ke polisi karena disertasi itu, yang belum terbit, baru dalam tahap proses pembuatan.” Jelasnya sebagaimana dilaporkan oleh TribunIslam.com.
Kualifikasi Akademik Tidak Memadai
Padahal dalam kenyataannya tidak sekasar itu tekanan yang terjadi. Lambatnya proses doktoral yang dijalaninya murni karena kualitas disertasi itu sendiri. Selain karena kualifikasinya sebagai akademisi dipertanyakan. Dimana ijazah S2 luar negeri yang digunakannya mendaftar belum disetarakan, padahal ini mutlak diperlukan untuk kepangkatan dan kelanjutan study. (Baca juga: Kang Jalal dengan 4 Gelar Palsu?)
Juga ijazah S3 yang disebarkannya selama ini terbukti tidak legal karena diperoleh dari lembaga pendidikan yang diblacklist oleh DIKTI Kemendiknas (lihat link surat DIKTI disini: koepas.org/images/Cacat%20S3%20Jalal.jpg). Yang atas dasar inilah, LPPI Makassar melaporkannya ke pihak yang berwenang dengan tuduhan penggunaan gelar akademik yang palsu.
Dipenuhi Paham Sesat dan Kecurangan Ilmiah
Selain kualifikasi akademik yang tidak memadai, disertasi pertama yang ditulisnya pun jauh dari nilai kebenaran dan kelimiahan. Dan alhamdulillah para Tim Penguji Disertasi Doktoral Jalaluddin Rakhmat di UIN Alauddin tidak akan meloloskan disertasi yang berisi kesesatan dan kecurangan ilmiah tersebut.
Para Tim Penguji ini tidak akan tanda tangan persetujuan untuk promosi doktornya sebelum jalaluddin Rakhmat merubah beberapa isi yang ditanggapi oleh mereka dalam Seminar Hasil yang digelar tahun lalu, 12 September 2013.
Jalaluddin Rakhmat berfikir, merubah beberapa konten dalam disertasinya itu membuat terori yang dia bangun menjadi runtuh, sehingga perlu disertasi baru. Dan itulah yang dia lakukan sekarang.
Untuk melihat beberapa paham menyesatkan dan kecurangan ilmiah dalam disertasi Jalaluddin Rakhmat yang dikritik oleh Tim Penguji, bisa anda lihat pada 3 link di bawah ini: